SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan aparatur pemerintah wajib punya tekad kuat untuk meninggalkan budaya kerja lama yang justru menghambat pelayanan publik. Ia mengkritik pola pikir birokrasi yang masih terjebak dalam paradigma lama: “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”
“Pola pikir seperti itu bukan hanya menghambat kemajuan, tapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” ujar Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025).
Menurut Puan, tugas aparatur negara seharusnya adalah mempermudah urusan rakyat, bukan memperumit. Ia menekankan pentingnya perubahan mindset birokrasi agar orientasi pelayanan publik bisa benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja. Negara itu harus cepat melayani, bukan lambat beralasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” tegasnya.
Komitmen DPR Kawal Kebijakan untuk Rakyat
Puan menegaskan, DPR RI akan memastikan seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.
“Setiap kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” kata Puan, yang juga cucu Proklamator Bung Karno ini.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menjelaskan bahwa DPR bersama Pemerintah telah menyepakati daftar Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas 2025, sebagai bagian dari upaya pembentukan hukum nasional yang lebih sistematis dan terencana.
“DPR berkomitmen menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang bermakna,” tegasnya.
BPIH 2026 Turun, DPR Pastikan Pengelolaan Dana Haji Transparan
Salah satu capaian yang disorot Puan adalah penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 menjadi Rp87,4 juta per jemaah, turun Rp2 juta dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah juga turun menjadi Rp54,1 juta.
“Keberhasilan menurunkan BPIH ini adalah bukti pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan, agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Puan.
Ia menegaskan DPR akan terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar transparan, efisien, dan berkeadilan.
DPR Fokus Bahas 16 Isu Strategis, Termasuk KCIC dan Program Makan Gratis
Dalam fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan dewan akan fokus membahas 16 isu strategis yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Di antaranya:
- Penanganan bencana hidrometeorologi
- Pencemaran radioaktif Cesium-137 di Cikande
- Program Makan Bergizi Gratis
- Swasembada pangan dan energi
- Akses internet di desa
- Evaluasi program magang nasional
- Penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan
- Utang proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)
“Pemerintah harus berkomitmen menjalankan setiap rekomendasi hasil rapat kerja DPR RI,” tegasnya.
Kebijakan Fiskal Harus Pro-Rakyat
Puan juga menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. DPR, katanya, akan terus mengawal agar APBN benar-benar berpihak kepada rakyat, menjaga daya beli, dan menciptakan lapangan kerja.
“Mari kita pastikan pelaksanaan APBN 2025 berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Puan.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi global yang masih tidak stabil menuntut sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
“APBN 2026 harus dibangun di atas fondasi pelaksanaan APBN 2025 yang kokoh,” imbuhnya.
70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, DPR Dorong Diplomasi Kemanusiaan
Puan turut menyinggung momentum 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) sebagai refleksi peran Indonesia di dunia internasional.
“Semangat KAA mengingatkan kita untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berperikemanusiaan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah agar lebih aktif di jalur diplomasi multilateral, termasuk mendorong gencatan senjata di Gaza.
“DPR melalui BKSAP akan terus memperkuat kerja sama antarparlemen untuk memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia,” tutupnya.
(Anton)
