SUARAINDONEWS. COM, Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melontarkan pernyataan keras soal banyaknya aset negara yang masih dikuasai pihak ketiga. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Selasa (26/5/2026), Ara menegaskan negara tidak boleh kalah dalam urusan penyelamatan lahan untuk rakyat kecil.
“Presiden Prabowo ingin kita bergerak cepat. Bagaimana kita bisa bergerak cepat kalau lahan negara justru diduduki pihak lain?” tegas Ara.
Ia bahkan menyinggung kawasan strategis Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, terdapat lahan milik negara yang tercatat sebagai aset PT Kereta Api Indonesia namun kini dikuasai pihak ketiga.
“Contohnya di Tanah Abang, tanah itu jelas milik negara, milik PT KAI, tapi kenyataannya dikuasai pihak ketiga,” katanya.
Pernyataan itu langsung memantik perhatian publik karena dinilai membuka borok lama soal mafia tanah dan lemahnya pengawasan aset negara di pusat ibu kota.
Ara menegaskan Kementerian PKP kini bergerak bersama Nusron Wahid untuk menertibkan persoalan tersebut. Ia meminta penegakan hukum terhadap penguasaan lahan negara dilakukan tegas seperti penertiban ilegal di sektor sawit dan tambang.
“Kalau sawit ilegal bisa ditindak, tambang ilegal bisa ditindak, maka lahan negara untuk perumahan rakyat juga harus ditegakkan,” ujarnya.
Tak hanya soal lahan, Ara juga meluruskan isu yang ramai di media terkait KPR tenor 40 tahun. Ia membantah kabar yang menyebut masyarakat diwajibkan mengambil cicilan rumah hingga empat dekade.
“Bukan wajib. Itu opsi. Masyarakat bisa pilih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai 40 tahun sesuai kemampuan,” tegasnya lagi.
Menurut Ara, skema tersebut sedang dimatangkan bersama BP Tapera, perbankan, dan pengembang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) punya lebih banyak pilihan untuk memiliki rumah.
Di sisi lain, pemerintah juga mengebut program bedah rumah skala besar. Tahun ini target renovasi rumah melonjak drastis dari hanya 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia.
Bahkan, pemerintah mengusulkan angka fantastis: 2 juta unit rumah pada tahun depan.
Program tersebut diprioritaskan untuk wilayah perbatasan seperti Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, hingga Kepulauan Riau sebagai bagian dari penguatan pertahanan dan kedaulatan negara.
Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki 8.000 rumah penderita TBC, 10.000 sekolah rakyat, hingga rumah adat pekerja seni demi menjaga budaya lokal tetap hidup.
(Anton)
