SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diwakili oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, didampingi Wakil Ketua I Novita Anakotta dan Wakil Ketua II Elviana. Agenda difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan perhatian khusus terhadap kinerja investasi di daerah tahun 2025.
Dalam pengantarnya, Ahmad Nawardi menyampaikan apresiasi atas capaian investasi nasional hingga Triwulan III 2025 yang mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target nasional tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, meningkat 13,7 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan kinerja positif dan efektivitas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Namun, tantangan pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah bersama karena empat dari sepuluh provinsi tujuan investasi terbesar masih didominasi wilayah di Pulau Jawa,” ujar Nawardi.
Ia menambahkan, kontribusi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja nasional yang mencapai 1,96 juta orang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pemerataan proyek investasi di luar Jawa. Menurutnya, sebagian besar investasi masih terfokus pada sektor padat modal seperti hilirisasi mineral, energi, dan infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya mendorong pemerataan ekonomi daerah.
“Kualitas investasi perlu ditingkatkan agar tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga memberikan nilai tambah di daerah dan menciptakan lapangan kerja baru yang merata,” tegas Nawardi.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi Apita Maya menyoroti masih belum meratanya penyebaran investasi di luar Pulau Jawa.
“Meskipun secara nasional data menunjukkan investasi antara Jawa dan luar Jawa relatif seimbang, tetapi kesenjangan masih terjadi. Daerah luar Jawa masih membutuhkan perhatian lebih melalui kebijakan afirmatif seperti zona prioritas investasi, tax holiday, dan insentif daerah. Kami di DPD RI siap menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan investasi dan hilirisasi di daerah,” ujar Evi.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menyoroti aspek sosial dan lingkungan dari investasi, khususnya terkait proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (waste to energy).
“Mitigasi sosial perlu diperhatikan untuk memastikan proyek waste to energy berjalan dengan mekanisme partisipasi masyarakat yang jelas. Banyak daerah belum siap secara teknis dan kapasitas sumber daya manusianya masih belum memadai. Apakah Kementerian memiliki program capacity building bagi daerah untuk mendukung investasi ramah lingkungan?” tanya Fahira.
Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Selatan Rudy Tirtayana juga menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta kewajiban kemitraan perusahaan terhadap masyarakat lokal, khususnya di sektor perkebunan.
“Kami menemukan perusahaan perkebunan sawit di Papua Selatan yang tidak menjalankan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat. Kami meminta Kementerian Investasi untuk menegur perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Investasi harus berpihak kepada masyarakat lokal, bukan sebaliknya,” tegas Rudy.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi berfokus pada percepatan perizinan usaha dan peningkatan realisasi investasi, sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga sekitar 55 persen dan ekspor 16 persen. Karena itu, serapan investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi,” jelas Todotua.
Todotua juga menyampaikan bahwa realisasi investasi hilirisasi pada Januari–September 2025 mencapai Rp431,4 triliun, atau 30,1 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan pertumbuhan 58,1 persen secara tahunan (year-on-year).
“Fokus pemerintah saat ini adalah memperluas basis hilirisasi di luar sektor mineral, termasuk pada komoditas strategis seperti kelapa dan rumput laut, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas di daerah,” tambahnya.
Todotua menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat proses perizinan berusaha melalui penerapan mekanisme fiktif positif, yaitu pemberian kepastian waktu pelayanan maksimal 28 hari kerja untuk 132 jenis layanan perizinan. Namun, aspek teknis seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) tetap harus memenuhi ketentuan sektoral masing-masing kementerian.
(Anton)
