SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya menjaga hubungan historis dan ideologis antara Partai Golkar dengan kalangan ulama dalam momentum Syukuran Milad ke-48 Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), yang digelar di Masjid Syajarotun Thoyyibah DPP Partai Golkar, Minggu (24/5).
Kegiatan yang diisi dengan istighosah, santunan anak yatim, hingga rangkaian MTQ dan Dakwah Disabilitas Nasional itu menjadi refleksi perjalanan panjang MDI sebagai organisasi dakwah yang tumbuh bersama Golkar.
“Atas nama DPP Partai Golkar dan mewakili Ketua Umum, saya menyampaikan selamat milad ke-48 bagi Majelis Dakwah Islamiyah. Semoga kiprah MDI semakin memberikan kontribusi, bukan hanya bagi Partai Golkar tetapi juga bagi kejayaan bangsa dan negara,” ujar Ace Hasan dalam sambutannya.
Ace juga menyampaikan salam dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji.
Menurutnya, momentum tersebut menjadi simbol keberkahan sekaligus spirit pengabdian Partai Golkar menuju Pemilu 2029.
“Alhamdulillah, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar tahun ini sedang menunaikan ibadah haji. Kami memaknai ini sebagai panggilan Allah SWT yang semoga menghadirkan keberkahan bagi Partai Golkar,” katanya.
Dalam pidatonya, Ace Hasan yang juga menjabat sebagai Gubernur Lemhanas menegaskan bahwa MDI memiliki hubungan historis yang kuat dengan Golkar sejak era Orde Baru.
Ia menyebut, MDI dibentuk sebagai ruang pengabdian para ulama untuk membantu menjelaskan berbagai kebijakan pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
“Majelis Dakwah Islamiyah pasti Golkar-nya. Karena MDI didirikan untuk menjadi ruang pengabdian para ulama dalam menjelaskan kepada masyarakat berbagai kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ace mengenang kedekatannya dengan MDI melalui sang ayah yang merupakan seorang kiai dan pernah menjadi Ketua MDI di salah satu kabupaten di Provinsi Banten.
Ia mencontohkan bagaimana para ulama MDI pada masa lalu berperan besar dalam menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat terkait program Keluarga Berencana (KB) yang saat itu menuai penolakan.
“Saat itu terjadi perdebatan yang sangat keras. Tetapi para kyai, ulama, ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam MDI hadir memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah harus dilihat dari tujuan kemaslahatannya,” jelas Ace.
Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa MDI harus tetap menjadi mitra strategis pembangunan bangsa.
“Ulama bersama Golkar bukan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah semata, melainkan hadir untuk memastikan kehidupan bernegara berjalan dengan nilai, moral, dan tanggung jawab kebangsaan,” ujarnya.
Ace juga menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan partai nasionalis religius yang memadukan pembangunan material dan spiritual.
“Pembangunan bangsa bukan hanya aspek material, tetapi juga penting membangun spiritualitas bangsa. Agama menjadi sumber nilai dan etika bagi penyelenggara negara maupun masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ace Hasan turut menyoroti capaian MDI yang berhasil menggelar MTQ Disabilitas hingga mencatatkan Guinness Book of Records.
Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen Partai Golkar terhadap nilai inklusivitas.
“Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang inklusif. Tidak ada yang ditinggalkan, termasuk kelompok disabilitas yang juga harus memiliki kesempatan memahami dan menghafal Al-Qur’an dengan baik,” ucapnya.
Selain membahas peran MDI, Ace Hasan juga menanggapi kepulangan sembilan WNI yang sebelumnya dikabarkan mengalami penyekapan oleh pihak Israel saat menjalankan misi kemanusiaan dan jurnalistik.
Ia mengapresiasi langkah diplomasi pemerintah Indonesia yang berhasil membawa para WNI kembali ke tanah air.
“Kita patut mengapresiasi kembalinya sembilan WNI baik jurnalis maupun aktivis kemanusiaan yang telah kembali ke tanah air setelah mengalami penyekapan oleh pihak Israel,” kata Ace.
Ia menilai tindakan penyekapan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hukum humaniter internasional.
“Tindakan itu harus kita kecam bersama karena menyalahi semangat kemanusiaan dan melanggar hukum humaniter internasional,” tegasnya.
Ace menambahkan, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah diplomatik secara proaktif, termasuk melalui Kedutaan Besar RI di Turki, untuk memastikan keselamatan para WNI tersebut.
“Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Tetapi hal itu tidak boleh menyurutkan perjuangan kemanusiaan untuk rakyat Palestina,” pungkasnya.
(Anton)
