SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku heran dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Selasa (23/5/2023).
Menurut dia, penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 itu seharusnya hanya melibatkan pengelola anggaran.
Yakni, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran. Namun demikian, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat.
“Jadi kalau tanya masalahnya di mana saya ga tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos), tapi kan saya ga tau case kejadiannya kaya apa, itu ya,” kata Risma saat ditemui di kantornya, Rabu (24/5/2023).
Ketika memberikan penjelasan kepada awak media, Risma menyebut, sempat ada informasi jika kasus korupsi bansos pada 2020-2021 itu melibatkan staf di kantor pusat Kemensos. Mendapat kabar itu, Risma pun memilih langsung memutasi staf terkait dari kantor pusat tanpa kendali peran pengelolaan uang.
“Saya mendengar aja (terlibat). Saya juga takut ada dampaknya kan? Memang ada yang saya nonjob-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu,” tutur dia.
Menyoal kebijakan rotasi, menurut Risma, hal itu dilakukan agar staf yang diduga terlibat tidak lagi memegang peran strategis hingga pemeriksaan di KPK selesai. Dengan begitu, staf Kemensos tersebut bisa fokus dengan kasus yang menjeratnya.
“Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya. Saya gak tahu kalau setelah itu dia insaf atau tidak. Tapi yang jelas saya butuh aman,” tutur Risma.
Ditanya siapa atau kapan staf terkait yang dimutasi atau nonjob, eks wali kota Surabaya itu enggan menjawabnya. Dalam penjelasannya, penggeledahan oleh KPK di Kemensos diawali dengan kabar kedatangan tim antirasuah itu saat Risma sedang rapat bersama staf.
Digeledah Saat Risma Rapat
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, menampik adanya pemeriksaan terhadap Mensos Tri Rismaharini. “Nggaklah, kan itu terjadi udah 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasikan? Wong sudah kejadiannya,” kata di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa malam WIB.
Ditanya siapa saja yang diperiksa penyidik KPK, dia mengaku tak mengetahuinya. Don juga tak mengetahui lokasi mana saja yang menjadi tujuan penggeledahan tim antirasuah itu. Meski demikian, Don menyampaikan, informasi yang didapatnya, proses mencari tambahan barang bukti hanya melibatkan satu direktorat jenderal.
“Saya gak tahu detailnya, karena saya juga gak ngikutin tim itu datang, kan kita juga persilakan KPK mau datang ke ruang mana, lihat apa. Silakan-silakan aja,” kata Don menjelaskan.
Dia menjelaskan, tidak ada barang yang dibawa dari Kemensos menyoal penggeledahan itu. Pasalnya, tersangka dugaan korupsi bansos hingga kini belum ada pengembangan lebih jauh.
Menurut Don, kedatangan penyidik KPK ke Kemensos berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Penggeledahan itu, dikatakan dia, terjadi secara tiba-tiba saat ada agenda rapat Mensos Tri Risma dengan jajarannya. “Diberitahukan ada teman-teman KPK mau menginformasikan kegiatannya. Lalu ditemani ibu dan melanjutkan meeting,” kata Don.
Penggeledahan yang terjadi di Kemensos dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. “Benar, ada kegiatan dimaksud (penggeledahan Kantor Kemensos),” kata Ali Sebelumnya, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk PKH.
Kasus itu awalnya terungkap ketika lembaga antirasuah tersebut sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19. KPK menemukan adanya fakta lain berupa praktik rasuah penyaluran beras untuk PKH di lingkungan Kemensos.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.
Meski demikian, mantan direktur utama (dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, M Kuncoro Wibowo diduga terjerat dalam kasus itu. Kuncoro adalah dirut PT Transjakarta pilihn Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, yang dalam hitungan dua bulan hingga akhirnya mengundurkan diri.
KPK pun telah meminta pencegahan bepergian keluar negeri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap Kuncoro. Adapun hingga kini, Kuncoro masih belum ditahan.
PT BGR merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH. (wwa)
