SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Natalius Pigai, yang baru saja menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM ramai diperbincangkan publik. Mantan anggota Komnas HAM ini menimbulkan kehebohan ketika menyampaikan usulan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Namun, Pigai segera memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya untuk meluruskan maksud dari pernyataannya.
Pernyataan Natalius Pigai
Dalam pernyataannya yang menuai reaksi, Natalius Pigai mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun bagi Kementerian HAM. Banyak yang mempertanyakan urgensi dan kelayakan permintaan tersebut. Menanggapi hal ini, Pigai menyampaikan klarifikasi melalui akun X (sebelumnya Twitter) resminya, menjelaskan bahwa anggaran itu bukanlah permintaan langsung, melainkan merupakan penjelasan mengenai porsi ideal yang diusulkan jika negara memiliki anggaran yang cukup besar untuk memperkuat sektor HAM.
“Saya ingin membangun Universitas HAM bertaraf internasional, yang akan terintegrasi dengan Pusat Studi HAM dari berbagai wilayah dunia seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Amerika,” tulis Pigai dalam cuitannya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam rencana tersebut, anggaran Rp 20 triliun akan digunakan untuk membangun fasilitas yang meliputi laboratorium HAM, rumah sakit HAM, serta pusat studi HAM.
Rencana Pembangunan Universitas HAM
Pigai memaparkan rencana besarnya untuk mendirikan Universitas HAM yang akan menjadi ikon Indonesia di panggung HAM dunia. Universitas ini, menurut Pigai, akan dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti laboratorium HAM, pusat forensik, dan rumah sakit HAM. Ia menekankan bahwa seluruh fasilitas tersebut akan dipimpin oleh putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki kapasitas internasional di bidang HAM.
“Ini adalah sebuah ikon Indonesia di panggung HAM dunia, bahkan mungkin satu-satunya di dunia,” lanjutnya. Selain itu, Pigai juga menyoroti inisiatif lain seperti pembangunan kesadaran HAM (KADARHAM) di 78.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rencana strategisnya.
Respons dari DPR
Ketua Komisi III DPR RI, Willy Aditya, merespons pernyataan Pigai dengan menyatakan bahwa DPR akan memanggil Natalius Pigai dalam rapat resmi untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait usulan anggaran besar tersebut. “Kami akan menggelar rapat dengan Menteri HAM pada pekan depan untuk mendengar penjelasan langsung terkait rencana ini,” ungkap Willy.
Rapat tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan lebih mendalam terkait perencanaan dan alokasi anggaran yang diusulkan oleh Natalius Pigai, serta bagaimana hal tersebut akan sejalan dengan prioritas anggaran negara saat ini.
Klarifikasi dan Harapan
Dalam klarifikasi lebih lanjut, Natalius Pigai menegaskan bahwa usulannya hanya akan diajukan apabila negara memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan program-program strategis yang dapat mendongkrak kesadaran dan pendidikan HAM di Indonesia. Pigai berharap bahwa upayanya akan membawa dampak positif bagi pembangunan kesadaran HAM di tingkat nasional dan internasional, sekaligus mengangkat nama Indonesia di panggung HAM dunia.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan perdebatan seputar anggaran besar tersebut dapat teredam dan fokus beralih pada bagaimana pengelolaan dan realisasi program-program yang direncanakan oleh Kementerian HAM ke depannya.
(Anton)
