SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyampaikan keprihatinannya atas komentar Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Idrus mengaku selama ini mengenal Dino sebagai sahabat sekaligus diplomat senior yang memiliki kematangan wawasan dalam bidang hubungan internasional. Karena itu, ia menyayangkan pandangan Dino yang dinilainya terlalu menyederhanakan persoalan diplomasi kenegaraan.
“Pak Dino adalah teman saya, sahabat saya, dan saya menghormati pandangannya. Namun mengapa kali ini beliau ikut-ikutan menjadi reduksionistis? Kok bisa-bisanya menilai diplomasi kenegaraan hanya dari biaya akomodasi? Simplistik sekali,” kata Idrus.
Menurut Idrus, setidaknya ada empat hal yang patut disayangkan dari pandangan Dino saat mengulas frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.
Pertama, Diplomasi Tidak Bisa Disamakan dengan Video Call
Dino sebelumnya menyoroti aspek efisiensi anggaran dan efektivitas diplomasi, bahkan menyebut Presiden menghabiskan “satu dari enam hari” berada di luar negeri. Ia juga mengusulkan agar sebagian pertemuan dapat digantikan dengan video conference demi menghemat biaya.
Bagi Idrus, usulan tersebut justru merupakan bagian paling problematis dari kritik Dino.
“Bagaimana mungkin realitas diplomasi tingkat tinggi atau high-level diplomacy disamakan dengan komunikasi sehari-hari melalui video call?” ujarnya.
Menurut Idrus, dalam politik internasional, hubungan personal antar kepala negara tidak dapat dibangun hanya melalui layar monitor. Banyak keputusan strategis, kesepakatan investasi besar, maupun negosiasi pertahanan yang sensitif justru lahir dalam pertemuan informal di sela-sela agenda resmi, termasuk saat jamuan makan malam tertutup yang mustahil digantikan oleh pertemuan virtual.
Kedua, Indonesia Sedang Berhadapan dengan Dinamika Global yang Kompleks
Idrus juga menilai Dino kurang sensitif terhadap posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan global yang berlangsung sangat cepat.
Ia mempertanyakan apakah Dino tidak melihat bahwa Indonesia saat ini tengah berupaya memperkuat kemandirian politik luar negeri dan menolak berbagai bentuk pendiktean global.
“Kehadiran fisik seorang kepala negara memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia bukan sekadar penonton pasif yang siap didikte oleh kekuatan lain,” tegasnya.
Ketiga, Diplomasi Presiden Tidak Bisa Dihitung dari Biaya Perjalanan Semata
Menurut Idrus, mengkritik perjalanan Presiden hanya dari komponen biaya pesawat, hotel, maupun rombongan merupakan pendekatan yang tidak tepat.
Ia menegaskan bahwa diplomasi kepresidenan harus diukur dari manfaat strategis jangka panjang yang dihasilkan, seperti komitmen investasi, penguatan kedaulatan nasional, perluasan kerja sama ekonomi, hingga stabilitas kawasan.
“Diplomasi tidak bisa dihitung dengan logika untung-rugi jangka pendek. Yang harus dilihat adalah nilai strategis atau return on investment bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Meski demikian, Idrus juga menyoroti perlunya perbaikan komunikasi publik pemerintah terkait hasil kunjungan luar negeri Presiden.
Menurut dia, polemik semacam ini tidak akan berkembang apabila pemerintah secara konsisten menjelaskan target, capaian, serta manfaat konkret dari setiap lawatan kenegaraan.
“Saya kira di sinilah pentingnya komunikasi pemerintah. Juru bicara Presiden, kementerian terkait, dan seluruh perangkat komunikasi negara harus menjelaskan kepada publik apa targetnya, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat,” katanya.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan informasi mengenai berbagai capaian diplomasi Presiden yang sesungguhnya telah menghasilkan sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama strategis di bidang investasi, hilirisasi industri, energi, pangan, pertahanan, hingga pengembangan teknologi.
Keempat, Tradisi Diplomasi Aktif Bukan Hal Baru
Idrus mengingatkan bahwa dalam sejarah diplomasi Indonesia, pemimpin yang aktif membangun hubungan internasional justru berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia.
Ia mencontohkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga aktif melakukan kunjungan luar negeri melalui pendekatan diplomasi “Seribu Kawan, Nol Musuh”.
“Setiap presiden memiliki visi diplomatik masing-masing, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yakni memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Karena itu, Idrus menilai kritik terhadap intensitas diplomasi Presiden saat ini terkesan kontradiktif dengan praktik diplomasi pada masa pemerintahan sebelumnya yang juga mengandalkan kehadiran fisik di panggung internasional.
Dorong Dino Menjadi Mitra Kritis yang Konstruktif
Alih-alih sekadar menghitung frekuensi perjalanan Presiden, Idrus berharap Dino dapat mengambil peran sebagai critical partner yang membantu memperkuat diplomasi Indonesia.
Menurutnya, melalui jaringan global dan lembaga seperti Foreign Policy Community of Indonesia, Dino dapat berkontribusi dalam menyusun kajian strategis berbasis data, memetakan risiko geopolitik, hingga menjembatani implementasi berbagai komitmen investasi yang dibawa Presiden dari luar negeri.
“Dino dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih tajam, objektif, dan relevan bagi masa depan geopolitik Indonesia daripada sekadar menghitung jumlah hari perjalanan Presiden,” kata Idrus.
Diplomasi Tidak Bisa Dinilai dari Frekuensi Semata
Idrus menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami cara berpikir dan visi besar Presiden Prabowo secara utuh sebelum memberikan penilaian.
“Bobot sebuah kunjungan kenegaraan tidak terletak pada seremonialitasnya, melainkan pada kemampuannya membangun fondasi perjanjian, memperkuat kemitraan strategis, dan mengonsolidasikan posisi tawar Indonesia di tengah bangsa-bangsa dunia,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila frekuensi kunjungan tersebut berbanding lurus dengan bertambahnya kesepakatan strategis, meluasnya jaringan kerja sama, dan meningkatnya posisi Indonesia di panggung global, maka yang harus menjadi fokus publik adalah hasil yang diperoleh, bukan sekadar jumlah perjalanan.
“Frekuensi itu justru mencerminkan kegigihan diplomatik Presiden. Sejak awal, Presiden bertekad agar Indonesia tidak lagi menjadi penonton dalam percaturan ekonomi dan diplomasi dunia,” kata Idrus.
Menutup pernyataannya, Idrus mengajak seluruh pihak untuk memahami visi dan cara berpikir Presiden secara lebih komprehensif.
“Jangan mengukur Pak Prabowo dengan cara pandang kita sendiri. Pahami bagaimana cara berpikir beliau sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi besar bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
(Anton)
