SAUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan sejak digelar pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu, di 264 daerah berhasil sukses digelar. Pilkada serentak gelombang I di 8 provinsi, 34 kota dan 222 kabupaten bukan tanpa kekurangan sama sekali.
“Dari jumlah daerah yang digelar secara serentak saja sudah terlihat gagal memenuhi target dari seharusnya berjumlah 269 daerah, “ kata Rambe dalam sambutan pada peluncuran bukunya ‘Perjalanan Panjang Pilkada Serentak’ DPR RI Rambe Kamarul Zaman di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (26/9/2016).
Menurut Rambe, kelima daerah yang terpaksa pelaksanaannya tidak dilakukan bersamaan karena berbagai persoalan adalah provinsi Kalteng, kabupaten Fakfak, kabupaten Simalungun, kota Menadao dan Pematang Siantar.
Rambe menambahkan selain persoalan ketidakserentakan beberapa daerah yang direncanakan, Sembilan persoalan krusial menjadi catatannya. Kesembilan persoalan itu adalah problem anggaran, kepesertaan parpol yang bersengketa, fenomena calon tunggal, politik uang, sengketa pilkada, kampanye pilkada dan partisipasi pemilih.
“Jelang Pilkada serentak gelombang kedua Februari 2017, penting untuk memahami mendalam persoalan yang dihadapi pilkada serentak gelombang I, “ katanya.
Sedangkan Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Pilkada serentak yang merupakan bagian dari proses demokrasi Pancasila, harus menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Sehingga demokrasi yang berlangsung ini tidak sekedar prosedural, demokrasi semu yang justru melahirkan kesenjangan antara pusat dan daerah, dan di tengah masyarakat sendiri, “ katanya.
Zulkifli berharap buku Rambe Kamarul Zaman ini dapat menjadi rujukan bagi partai politik dalam melaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Hal ini agar terwujud kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. “Demokrasi pilkada pada ujungnya harus menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ” kata Zulkifli.
Zulkifli menyatakan dengan kekuasaan di tangan rakyat melalui Pilkada serentak tersebut tidak dihargai dengan murah. Yaitu tidak dengan sembako dan NPWP (nomor piro wani piro). “Kalau begitu, maka begitu menang dalam Pilkada, kepala daerah akan kongkolikong dengan sponsor, pemodal, bandar dan sebagainya. Inilah yang akan menimbulkan kesenjangan dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila,” katanya
Dalam kesempatan sama, Ketum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi buku karya Ketua Fraksi Golkar MPR RI tersebut. Pasalnya di tengah kesibukannya sebagai legislator, yang bertugas membuat UU (legislasi), budget (anggaran) dan pengawasan, Rambe Kamarul Zaman, masih sempat menulis buku ilmiah. “Tentu, buku ini banyak manfaatnya untuk masyarakat sebagai fakta sejarah, yang bisa diwariskan ke generasi mendatang,” katanya.
Menurut mantan Ketua DPR RI itu, buku ini lengkap dari bab ke bab bisa menjadi rujukan penting bagi pegiat pelaksanaan Pilkada serentak II, yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017. “ana “Setiap tahapan menjelang Pilkada, kita percaya bahwa pesta demokrasi itu akan membawa perubahan besar, baik bagi pusat maupun daerah,” katanya.(EKJ)
