SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan dukungan penuh partainya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan politik luar negeri terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Hal itu disampaikan Idrus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026), menanggapi perkembangan pembebasan sembilan warga negara Indonesia yang sebelumnya berada di kapal misi kemanusiaan menuju Gaza dan sempat dicegah oleh Israel.
Menurut Idrus, DPP Golkar sejak awal telah mengecam keras tindakan Israel yang dinilai melanggar nilai kemanusiaan dan mengabaikan suara masyarakat internasional.
“Kita mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel yang mencegah kapal kemanusiaan. Itu bukan hanya tidak berperikemanusiaan, tetapi juga menghiraukan nilai-nilai keagamaan dan suara internasional,” kata Idrus.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang dinilai bergerak cepat melakukan komunikasi diplomatik hingga sembilan WNI tersebut berhasil dibebaskan.
“Alhamdulillah hasilnya nyata. Sembilan orang yang ada sudah lepas dari cengkeraman Israel dan informasinya saat ini berada di Turki,” ujarnya.
Idrus menyebut Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya aktif melakukan komunikasi politik luar negeri untuk mendorong penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dalam kesempatan itu, Idrus juga mendorong agar pemerintah memperkuat pendekatan “religious diplomacy” atau diplomasi keagamaan, serta “humanitarian diplomacy” dalam hubungan internasional Indonesia.
Menurut dia, diplomasi tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan politik dan ekonomi semata, tetapi juga perlu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.
“Kita mendorong supaya ke depan ini religious diplomacy dan humanitarian diplomacy dikembangkan lebih jauh lagi. Nilai-nilai agama dan kemanusiaan harus menjadi inspirasi politik luar negeri Indonesia,” katanya.
Ia meyakini pendekatan tersebut akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.
“Pak Prabowo sebagai salah satu pemimpin dunia Islam akan tampil dengan karakter yang kuat dalam menyuarakan kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ujar Idrus.
Soroti Tradisi Politik Baru Pemerintahan Prabowo
Selain membahas isu internasional, Idrus juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Ia meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan kondisi tersebut sebagai kegagalan pemerintahan Prabowo, karena banyak faktor global yang memengaruhi, termasuk perang dan dinamika geopolitik internasional.
“Kenaikan dolar itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi berbagai variabel penting, termasuk perang dan kondisi global yang berdampak pada energi dan ekonomi dunia,” katanya.
Idrus menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah mendasar dengan membuka data dan kondisi ekonomi secara terbuka di hadapan DPR beberapa waktu lalu.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi tradisi baru dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif.
“Pak Prabowo secara terbuka menyampaikan data-data yang ada, termasuk tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Itu bentuk keterbukaan dan komitmen kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih agar bekerja serius dan produktif sesuai arahan presiden.
“Kalau ada yang tidak produktif tentu nanti akan ada evaluasi. Saya memang sudah pernah menyampaikan perlunya evaluasi total terhadap kinerja para menteri,” kata Idrus.
Meski demikian, ia meminta publik memberikan waktu kepada pemerintah untuk bekerja dan menjalankan kebijakan yang telah disiapkan.
“Pemerintahan ini masih baru. Berikan kesempatan untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap rakyat,” tuturnya.
Enggan Campuri Isu Politik Jokowi dan PSI
Saat ditanya mengenai isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut-sebut akan aktif mendukung Partai Solidaritas Indonesia, Idrus enggan berkomentar jauh.
Ia menilai hal tersebut merupakan hak politik masing-masing pihak yang tidak perlu dicampuri partai lain.
“Itu hak politik masing-masing. Sangat tidak etis kalau saya dari Golkar menyoroti hal-hal seperti itu,” ujarnya.
Begitu pula terkait polemik ijazah Jokowi yang kembali ramai diperbincangkan. Idrus meminta semua pihak menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan.
“Ranahnya sudah berjalan. Biarlah berjalan pada jalannya masing-masing,” kata dia.
Di akhir keterangannya, Idrus menegaskan keyakinannya terhadap komitmen Prabowo dalam membangun pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
“Saya tahu komitmen beliau. Kalau Pak Prabowo sudah meyakini suatu konsep itu benar untuk rakyat, maka beliau akan mempertaruhkan apapun untuk melaksanakannya,” pungkas Idrus.
(Anton)
