SUARAINDONEWS.COM, Jakarta- Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mendapat sorotan tajam setelah membela pernyataan kontroversial Mardani Ali Sera. Mardani, yang merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, mendapat kecaman akibat mengolok-olok Partai Gelora Indonesia dalam sebuah acara resmi DPR. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fariz Maulana Akbar bahkan menyebut Hidayat Nur Wahid sebagai orang naif karena terlalu melindungi Mardani meskipun tindakan tersebut jelas salah.
Fariz mengkritik keras pembelaan HNW terhadap Mardani, yang menurutnya lebih memperjuangkan kepentingan pribadi daripada memihak pada kebenaran. “Saya heran dengan pernyataan Hidayat Nur Wahid yang melindungi Mardani Ali Sera dengan dalih hak imunitas. Ini justru membuka preseden buruk di masyarakat,” kata Fariz. Sebelumnya, Hidayat menanggapi laporan yang diajukan oleh simpatisan Partai Gelora terhadap Mardani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan mengatakan bahwa Mardani, sebagai anggota DPR, memiliki hak imunitas.
Kontroversi ini berawal dari pernyataan Mardani dalam acara Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pada 21 Januari 2025. Saat itu, Mardani, dalam suasana santai, mengatakan, “PKS jangan dekat-dekat dengan Gelora,” sambil tertawa terbahak-bahak. Pernyataan tersebut langsung menciptakan gelombang kemarahan, terlebih karena acara itu merupakan kegiatan resmi DPR yang disiarkan langsung di TV Parlemen.
“Pernyataan Mardani tidak hanya tidak pantas, tetapi juga bisa merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina,” ujar Fariz, yang juga mengkritik sikap PKS yang tampaknya enggan memberikan teguran tegas kepada Mardani atas perilaku tersebut. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa Mardani sebelumnya telah membuat konten video bersama istrinya yang menghina Partai Gelora dengan sebutan “Partai Nol Koma”.
Masyarakat menilai pernyataan Mardani sebagai sebuah bentuk penghinaan yang tidak layak datang dari seorang pejabat publik, terutama dalam konteks acara resmi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara Partai Gelora dan PKS, yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan baik, khususnya dalam perjuangan isu Palestina.
Fariz pun mempertanyakan motivasi PKS dan Hidayat Nur Wahid dalam membela Mardani. “Apakah PKS memang membenci Anis Matta dan Partai Gelora, atau ada alasan lain?” ujarnya, mengingat popularitas Partai Gelora, terutama terkait dengan peran Anis Matta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI untuk urusan Dunia Islam, yang dianggap semakin menguat di mata umat Islam, bahkan lebih menonjol dibandingkan dengan PKS dalam isu Palestina.
Seiring dengan laporan yang diajukan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati, ke MKD, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam menyatakan bahwa Mardani Ali Sera akan dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Kita terima laporannya. Kami akan memanggil Mardani untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya dalam acara resmi DPR,” kata Dek Gam pada 30 Januari 2025.
Fariz menilai bahwa tindakan Mardani yang mengolok-olok partai lain di hadapan umum, terlebih dalam konteks perjuangan bersama untuk Palestina, tidak dapat dibiarkan begitu saja. “Sebagai anggota Dewan dan Ketua BKSAP, Mardani seharusnya lebih bijak dalam bertindak dan tidak membiarkan kepentingan politik pribadi merusak persatuan umat,” tambahnya.
Eneng Ika Haryati, yang menjadi pelapor, berharap agar MKD tidak hanya mencopot Mardani dari jabatannya sebagai Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikan dia sebagai Anggota DPR. “Tindakannya sudah melanggar kode etik, dan kami berharap ada sanksi tegas,” tegas Ika.
Kontroversi ini semakin memanas seiring dengan perdebatan mengenai sikap yang diambil oleh PKS dan Hidayat Nur Wahid dalam menghadapi perilaku Mardani. Para aktivis dan masyarakat luas menantikan langkah nyata dari MKD dan PKS dalam merespons masalah ini, agar tidak menambah keretakan di kalangan umat yang selama ini bersatu dalam mendukung Palestina.
(Anton)
