SUARAINDONEWS. COM, Jakarta — Julukan “Prince Hormuz” yang viral di media sosial dan disematkan kepada Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mendapat tanggapan dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai julukan tersebut merupakan ekspresi publik sekaligus bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Menurut Idrus, kemunculan julukan di ruang publik merupakan hal yang alami dalam dinamika demokrasi.
“Kritik dan pujian harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Itu menjadi stimulasi untuk meningkatkan kinerja kepemimpinan,” ujar Idrus saat menghadiri Silaturahmi Nasional dan Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia di Jakarta.
Ia menegaskan, stabilnya harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global merupakan hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tegas dan visioner, dengan Bahlil sebagai eksekutor utama di lapangan.
Pemerintah dinilai berhasil menjaga harga BBM tetap stabil di tengah gejolak energi global. Per 1 April 2026, harga Pertalite tetap berada di kisaran Rp10.000 per liter tanpa penyesuaian signifikan.
Di saat banyak negara mengalami lonjakan harga energi, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
“Ini bukan capaian biasa. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tegas Idrus.
Idrus menjelaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, Prabowo berperan sebagai arsitek kebijakan strategis, sementara Bahlil memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
“Ini bukan sekadar koordinasi, tapi orkestrasi kebijakan yang solid—antara perumusan di tingkat presiden dan eksekusi di tingkat kementerian,” jelasnya.
Dalam menjaga stabilitas pasokan energi, pemerintah juga melakukan langkah proaktif melalui diplomasi internasional, termasuk menjalin kerja sama dengan sejumlah negara produsen energi seperti Rusia.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi global akibat dinamika geopolitik, sekaligus memastikan pasokan minyak mentah tetap aman.
Meski kebijakan menahan harga BBM berdampak pada meningkatnya beban subsidi, Idrus menilai hal tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat.
“Kalau mengikuti mekanisme pasar sepenuhnya, harga BBM pasti naik. Tapi pemerintah memilih melindungi daya beli rakyat. Ini keputusan yang berpihak,” tegasnya.
Idrus menutup dengan menekankan bahwa kritik dan pujian dari masyarakat, termasuk julukan “Prince Hormuz”, harus dijadikan energi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah.
“Semua itu harus menjadi dorongan agar kepemimpinan nasional semakin adaptif dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Anton)
