SUARAINDONEWS.COM, Beijing – Militer China menyatakan telah mengusir sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) yang disebut ‘secara ilegal menyusup’ ke perairan dekat Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa di Laut China Selatan. Beijing menegaskan penyusupan semacam itu melanggar kedaulatan wilayahnya.
“Tindakan militer AS secara serius telah melanggar kedaulatan dan keamanan China,” tegas juru bicara Komando Zona Selatan pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Tian Junli, seperti dilansir Associated Press, Selasa (29/11/2022).
Kapal perang AS yang dipersoalkan China merupakan jenis kapal jelajah rudal yang bernama USS Chancellorsville. Kapal perang AS tersebut diketahui baru-baru ini berlayar melintasi perairan Selat Taiwan.
Lebih lanjut, Tian menyebut penyusupan oleh kapal perang AS itu menunjukkan bahwa Washington DC benar-benar merupakan ‘pemicu risiko keamanan’ di Laut China Selatan.
“Bukti kuat lainnya untuk hegemoninya (AS-red) dalam navigasi dan militerisasi Laut China Selatan,” sebut Tian.
Ditegaskan militer China bahwa pasukannya akan tetap waspada.
China diketahui mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan dan itu menjadi salah satu dari banyak titik pemicu ketegangan dalam hubungannya dengan AS.
Terkait pengusiran ini, belum ada tanggapan resmi dari militer AS terkait hal ini.
Pulau Pelawan
Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris terbang ke Pulau Palawan yang ada di bagian barat Filipina dan terletak dekat Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Kunjungan ke Pulau Palawan ini dilakukan Harris pada Selasa (22/11/2022) waktu setempat, saat melakukan kunjungan kenegaraan di Filipina.
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (22/11/2022), Harris mengunjungi pulau dekat Laut China Selatan itu untuk memperkuat dukungan AS terhadap Filipina, sekutunya, dan menggarisbawahi kepentingan AS dalam kebebasan navigasi di perairan sengketa, di mana Washington DC berulang kali menegur China atas tindakannya yang berpotensi memicu perang di kawasan itu.
Konflik teritorial yang berkepanjangan di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara, seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei telah sejak lama dianggap sebagai titik nyala Asia dan salah satu fokus dalam persaingan AS-China di kawasan.
Di Puerto Princesa, kota utama Pulau Palawan, Harris akan mengunjungi komunitas nelayan yang disebut Tagburos dan melakukan diskusi dengan penduduk desa miskin soal dampak penangkapan ikan ilegal terhadap mata pencaharian mereka dan mempromosikan penangkapan ikan yang bertanggung jawab.
Penjaga pantai Filipina menyatakan akan menyambut Harris ke dalam salah satu kapal patroli terbesarnya, BRP Teresa Magbanua, di pelabuhan Puerta Princesa.
Di sana, Harris dijadwalkan menyampaikan pidato yang menggarisbawahi pentingnya hukum internasional, kebebasan navigasi dan perdagangan tanpa hambatan di Laut China Selatan.
Harris, menurut kantor Wapres AS, juga akan mengumumkan bantuan tambahan US$ 7,5 juta untuk lembaga penegakan hukum maritim Filipina, untuk meningkatkan kapasitas menangkal penangkapan ikan ilegal, melakukan pengawasan laut dan membantu upaya pencarian-penyelamatan, termasuk di Laut China Selatan.
Penjaga pantai Filipina juga akan mendapatkan bantuan AS untuk meng-upgrade sistem manajemen lalu lintas kapal demi keselamatan lebih baik di lautan.
Menurut kantor Wapres AS, Filipina sekarang juga menerima data pengawasan real-time yang mampu mendeteksi dan menangkal aktivitas terlarang di lautan, dalam proyek Quadrilateral Security Dialogue-blok strategis informal yang melibatkan AS, India, Jepang dan Australia.
Kunjungan Harris ke Pulau Palawan itu dilakukan setelah konfrontasi baru terjadi antara Manila dan Beijing di perairan Laut China Selatan. Pada Minggu (20/11/2022) waktu setempat.
Kapal penjaga pantai China disebut secara paksa merebut puing roket yang ditemukan dan ditarik kapal Angkatan Laut Filipina menuju Pulau Thitu.
Otoritas China membantah telah secara paksa merebut puing yang berasal dari peluncuran roket Beijing itu, dan menegaskan puing diserahkan oleh Filipina usai dilakukan ‘negosiasi bersahabat’.
Dalam pembicaraan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr di Manila pada Senin (21/11/2022) waktu setempat, Harris menegaskan komitmen AS untuk mempertahankan Filipina di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951, yang mewajibkan kedua negara bersekutu untuk membantu pihak mana pun yang diserang.
“Serangan bersenjata terhadap Angkatan Bersenjata Filipina, kapal publik atau pesawat di Laut China Selatan akan mengaktifkan komitmen Pertahanan Bersama AS,” ucap Harris kepada Marcos Jr. “Dan itu menjadi komitmen tak tergoyahkan yang kita miliki untuk Filipina,” tegasnya.
Marcos Jr kemudian berterima kasih kepada Harris dan mengatakan bahwa dengan pergolakan di wilayah ini dan sekitarnya, “Kemitraan ini menjadi semakin penting.” (wwa)
