SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas diusulkan Rp 1,375 triliun pada tahun 2022. Anggaran tersebut juga memuat rencana pemindahan ibu kota negara (IKN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, jika dibagi jenis barang, sebanyak Rp 392,95 miliar atau sekitar 28,6% merupakan belanja pegawai. Belanja pegawai ini meliputi gaji pegawai dan tunjangan kinerja. Kemudian, sebanyak 930,16 miliar atau sebesar 67,6% untuk belanja barang.
“Belanja barangnya 67,6%,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (9/6/2021).
Dalam paparannya, belanja barang ini difokuskan untuk melaksanakan kegiatan prioritas antara lain, penyusunan RKP 2023, background study RPJPN 2025-2045, koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara, kajian/model dalam rangka penyusunan rekomendasi, hingga satu data Indonesia.
Kemudian, untuk belanja modal sebesar Rp 52,78 miliar atau sekitar 3,8%. “Memang kementerian seperti Bappenas heavy nya adalah di belanja barang karena kegiatan-kegiatan yang memang perlu dibiayai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Suharso mengataan, anggaran Kementerian PPN/Bappenas hingga pertengahan tahun ini masih tercatat rendah. Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa realisasi anggaran baru mencapai 27,26 persen dari total pagu tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1,39 triliun.
“Progres penyerapan anggaran pada 2021, hari ini, telah mencapai 27,26 persen dari rencana,” katanya
Suharso menjelaskan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan pada Mei 2021, namun hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan, misalnya penyelenggaraan rangkaian kegiatan Musrenbang dan kunjungan kerja ke beberapa daerah.
Di samping itu, beberapa kegiatan juga masih dalam proses lelang, seperti penyusunan rencana aksi klaster ekonomi superhub Ibu Kota Negara (IKN). Bappenas juga melakukan proses lelang kajian model dinamis perencanaan untuk mendukung infrastruktur prioritas nasional, pengadaan vitamin, dan pengadaan laptop untuk mendukung penerapan integrated digital workspace. B
Suharso juga menyampaikan, pihaknya pun telah menyusun program yang akan dilaksanakan pada 2022, diantaranya program teknis berupa program perencanaan pembangunan nasional dan program generik berupa program dukungan manajemen.
Pada program perencanaan pembangunan nasional, kegiatan utama yang dilakukan adalah penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2023, rencana pemindahan IKN, koordinasi pelaksanaan satu data, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045, termasuk penyiapan batang tubuh RUU RPJPN 2025-2045.
Kegiatan lainnya yang juga akan dilakukan yaitu pengembangan pola pendanaan inovatif pengelolaan geopark, serta kajian pelaksanaan peta jalan transformasi ekonomi Indonesia. (wwa)
