SAUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, EE. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Mahyudin serta didampingi sepuluh pimpinan fraksi MPR RI menggelar pertemuan dengan Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah ekonomi global, yang melambat belakangan ini, APBN-P, dan UU Tax Amenesty. Sehingga pemerintah harus melakukan pemotongan anggaran (APBN-P 2017), dan APBD.
“Saya sampaikan terima kasih atas undangan pimpinan MPR RI untuk melakukan pertemuan ini guna membahas perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Sehingga harus ada pemotongan anggaran APBN-P 2017 maupun APBD,” tegas Sri Mulyani pada wartawan di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (15/8/2016).
Pada prinsipnya kata Sri Mulyani, harus ada berbagai penyesuaian dari perdagangan nasional maupun internasional, impor dan ekspor yang semua berpengaruh kepada pendapatan negara. “Pendapatan negara diprediksi hanya Rp 218 triliun dari pajak, termasuk dari pengampunan pajak (tax amnesty). Itu tentu dibawah target, maka harus ada penyesuaian di kementerian negara maupun daerah,” ujarnya.
Namun untuk program-program prioritas tidak ada pemotongan. Seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kesehatan, sosialiasi empat pilar MPR RI, dan sebagainya. “Sosialisasi empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) tetap jalan, karena penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, MPR RI tetap menjalankan fungsinya. Alhamdulillah MPR RI mendukung untuk pengembalian pengelolaan negara dengan baik, yang tetap ambisius tapi proporsional,” katanya.
Hadir antara lain Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, TB. Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), M. Asri Anas (DPD RI), Idris Laena, Rully Chairul Azwar (Fraksi Partai Golkar), Bachtiar Aly (Fraksi NasDem), Jafar Hafsjah (Fraksi Partai Demokrat), dan lain-lain.(EKJ)
