SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut (GI) kini menjadi persoalan terbesar dalam sistem kesehatan masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025–2030 di Jakarta, bersama Ketua Umum terpilih drg. Usman Sumantri.
Mengacu pada data Kementerian Kesehatan, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan gigi, terutama usia 0–50 tahun. Setiap bulan tercatat 4–5 juta kasus baru. Menkes menyebut kondisi ini jauh lebih besar dibanding penyakit-penyakit umum lain seperti hipertensi dan menjadi urgensi untuk diperkuatnya layanan gigi di tingkat primer.
“Masalah gigi kini menjadi penyakit dengan jumlah kasus terbanyak. Tapi selama ini perhatian kita terlalu kecil. Ini harus diubah,” ujar Menkes Budi Gunadi.
Menkes menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan gigi sejak anak-anak. Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk kembali memasukkan edukasi menyikat gigi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Edukasi publik juga akan diperkuat melalui media sosial seperti YouTube dan TikTok dengan pendekatan yang ramah anak dan melibatkan dokter gigi sebagai content creator kesehatan.
Saat ini, banyak layanan gigi di tingkat primer hanya menyediakan pencabutan atau pembersihan karang gigi (scaling). Budi meminta PDGI membantu merancang standarisasi “optimum of care” untuk menjamin layanan dasar seperti tambal, perawatan akar, hingga gigi tiruan tersedia merata di seluruh daerah.
Pemerintah juga menyoroti minimnya tenaga dokter gigi di daerah. Dari sekitar 2.800 puskesmas gigi, hanya sedikit yang memiliki dokter tetap. Pemerintah tengah merancang skema insentif senilai Rp30 juta per bulan bagi 8.000 dokter spesialis yang ditugaskan ke wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
“Begitu saya lapor ke Pak Presiden, langsung direspon cepat. Kita ingin rumah sakit tipe D di kabupaten tertinggal naik jadi tipe C. Tapi tantangan besarnya justru ketersediaan dokter spesialis. Karena itu kita akan beri tunjangan agar mereka nyaman bertugas,” kata Budi.
Ketua Umum PB PDGI 2025–2030, drg. Usman Sumantri, menyampaikan kesiapan organisasi dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan PB PDGI akan berfokus pada peningkatan kompetensi, reformasi pendidikan kedokteran gigi, dan perluasan layanan digital berbasis teknologi.
“Kami akan memperkuat posisi PDGI sebagai mitra strategis pemerintah dalam transformasi layanan primer. Fokus kami adalah pada pendidikan, perlindungan profesi, dan perluasan layanan gigi yang modern dan inklusif,” ujar Usman.
Rapat kerja PB PDGI juga membahas penguatan regulasi praktik dokter gigi, distribusi dokter ke daerah, hingga pembaruan sistem akreditasi institusi pendidikan kedokteran gigi.
Data Masalah Gigi Indonesia (2025)
| Parameter | Perkiraan |
|---|---|
| Persentase masyarakat bermasalah GI | > 50% |
| Tambahan kasus GI per bulan | 4–5 juta kasus |
| Rentang usia terdampak utama | 0–50 tahun |
| Persentase kehilangan gigi usia dewasa | 37% (di kota besar) |
| Puskesmas gigi tanpa dokter tetap | ± 2.700 dari 2.800 unit |
| Rencana dokter spesialis insentif | 8.000 orang (Rp30 juta/bln) |
Pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem kesehatan gigi nasional yang lebih responsif, merata, dan berorientasi pada pencegahan. Dengan sinergi antara PDGI dan pemerintah, diharapkan pelayanan gigi di Indonesia bisa menjadi lebih inklusif dan berkualitas.
(Anton)
