SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti adanya kesenjangan besar antara tingginya risiko kebencanaan di Indonesia dengan kapasitas riil yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal itu disampaikannya dalam rapat Komisi V DPR RI bersama Kepala BMKG dan Kepala BNNP/Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Erna menilai anggaran Basarnas masih belum mampu menjawab kebutuhan operasional penyelamatan di lapangan. Ia menyoroti total pagu anggaran sebesar Rp1,45 triliun yang dinilai belum proporsional, terutama pada belanja modal yang hanya mencapai Rp49 miliar, sementara belanja pemeliharaan sarana prasarana dan sistem komunikasi mencapai Rp511 miliar.
“Ada jarak yang sangat jauh antara risiko kebencanaan dengan kapasitas riil dari Basarnas ini. Belanja modalnya kecil, sementara kebutuhan sarana dan prasarana sangat besar,” ujar Erna.
Ia juga mengungkapkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan belum sepenuhnya memadai. Selain itu, sistem komunikasi dinilai belum efektif dan jumlah sumber daya manusia (SDM) rescuer masih kurang.
“Bagaimana mau melakukan penyelamatan sebagaimana slogan Basarnas Avignam Jagat Samagram yang berarti ‘Semoga Selamatlah Alam Semesta’, kalau SDM rescuernya belum mencukupi sesuai temuan BPK,” katanya.
Erna mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya di Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus karena memiliki tingkat risiko tinggi terhadap cuaca dan gelombang ekstrem.
Ia mengungkapkan hingga kini Bengkulu belum memiliki kapal penyelamatan yang memadai maupun dermaga khusus Basarnas. Bahkan kapal yang digunakan disebut merupakan kapal bekas dari Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan karakteristik gelombang tinggi Samudra Hindia.
“Kita butuh kapal besar dengan panjang sekitar 60 meter. Tidak bisa menghadapi karakter Samudra Hindia hanya dengan kapal viper,” tegasnya.
Erna menekankan pengadaan sarana dan prasarana ke depan seharusnya tidak lagi berbasis pemerataan administratif, melainkan menggunakan pendekatan reassessment berdasarkan tingkat risiko kebencanaan di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu, Erna juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terutama terkait serapan anggaran dan realisasi program. Namun, ia meminta adanya penguatan sistem meteorologi untuk menjawab kebutuhan keselamatan publik, khususnya di wilayah rawan cuaca ekstrem.
Ia menyoroti pengadaan Utrecht Work Engagement Scale (UWES) yang menurutnya masih sangat terbatas. Erna menilai kondisi cuaca di Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia membutuhkan dukungan alat deteksi cuaca yang lebih cepat dan akurat.
“Kecepatan angin bisa berubah tiba-tiba. Di bandara sering terjadi gagal landing karena perubahan putaran angin yang mendadak,” ujarnya.
Menurut Erna, alat pembaca cuaca yang baru dapat memberikan informasi beberapa menit setelah perubahan terjadi dinilai berisiko terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu, ia meminta BMKG memperkuat pembangunan sistem automatic launcher outsourcing system di berbagai bandara rawan cuaca ekstrem.
“Ini bukan hanya untuk bandara di dapil saya, tetapi juga bandara-bandara lain agar bisa mengurangi risiko kecelakaan pesawat,” pungkasnya. (kiki)
(Anton)
