SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi kebijakan pemerintah soal larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Tidak hanya soal apa yang dilarang, ia juga menyoroti bagaimana pengumuman itu disampaikan.
Dahlan menggambarkan kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, khususnya minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan minyak goreng dengan kebijakan sapu jagat.
Maksud sapu jagat adalah kebijakan yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan yang disampaikan kementeriannya. Pasalnya, ia heran kebijakan yang disampaikan Jokowi di awal pengumuman kebijakan ini sempat dikoreksi menterinya sebelum diluruskan kembal
“Namanya saja sapu jagat. Kok mau disapu bawahan. Tentu bukan sapu jagat kalau gampang kalah,” tulisnya, dikutip dari blog Dahlan Iskan, disway.id, Jumat (29/4/2022).
Dahlan menyampaikan, Jokowi awalnya memutuskan sendiri minyak goreng dan bahan baku minyak goreng dilarang diekspor mulai 28 April 2022 sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri melimpah.
Namun tiga hari kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan CPO termasuk yang tidak dilarang. Airlangga menyatakan bahan baku minyak goreng yang dilarang ekspor oleh Jokowi adalah refined, bleached, deodorized atau RBD palm olein. Jokowi tidak pernah menyebut CPO.
“Pembaca Disway: RBD itu, olein itu, ya yang disebut minyak goreng itu -dalam bahasa Indonesia. Hanya saja belum dikemas,” jelas Dahlan.
Tapi kemudian itu diralat Jokowi. Jokowi menyatakan CPO termasuk yang dilarang pemerintah untuk diekspor. “Memang ada negatifnya. Tapi ini ironis: negara penghasil sawit terbesar di dunia masyarakatnya kekurangan minyak goreng,” tambah Dahlan.
Karena kejadian itu, Dahlan menyebut, media hampir saja malu, termasuk blognya yang dianggap memelintir bunyi pernyataan presiden. Dengan dalih presiden tidak pernah menyebutkan kata CPO di pernyataan pertama.
“Ya sudah. Selesai. Sapu jagat tetap sapu jagat -bukan sapu lidi. Atur saja. Yang penting harga minyak goreng bisa segera turun. Dengan cara membuatnya melimpah. Di pasar-pasar. Dan di mana-mana,” ujarnya.
Maka kini, menurutnya, masih tersisa tiga pertanyaan, yaitu turun sampai berapa? Melimpah itu seperti apa? Kemudian nasib BLT bagaimana?
“Tentu bawahan, sekali lagi, akan menerjemahkan tiga hal itu dalam sebuah peraturan. Kali ini akan lebih hati-hati: jangan sampai kena sapu jagat lagi,” pintanya.
Jokowi sendiri menjelaskan apa yang menyebabkan lahirnya keputusan sapu jagat itu: “Sudah empat bulan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak manjur mengatasi persoalan minyak goreng,” tulis Dahlan.
Lebih lanjut, Dahlan mengungkapkan, sebelum penjelasan terakhir Jokowi itu memang sempat beredar banyak rumor politik. Misalnya, Jokowi sangat marah lantaran isu tiga periode diusulkan oleh kalangan pengusaha sawit.
Sempat juga dikaitkan dengan siapa sponsor klub sepak bola milik salah satu anak presiden adalah perusahaan sawit.
“Lantas presiden ingin membersihkan diri dari isu-isu seperti itu. Yakni dengan cara bersikap tegas dalam hal minyak goreng. Ternyata tidak begitu. Latar belakang ketegasan itu adalah presiden tidak mau terjadi ironi besar yang disebut tadi: terjadi krisis minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar di dunia,” pungkasnya. (wwa)
