SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, 3, dan 4 untuk menekan kasus penularan virus corona (Covid-19) di sejumlah daerah luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM diperpanjang hingga 30 Agustus 2021, namun untuk luar Jawa-Bali diperpanjang hingga 6 September 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada penurunan kasus secara signifikan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa daerah yang levelnya turun.
“Ini kontribusi penurunan BOR. BOR nasional berada pada angka 33 persen. Pemerintah memutuskan mulai 24 hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari 4 ke 3,” ucap Presiden Jokowi dalam konferensi pers, Senin (23/8/2021).
“Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tapi tetap harus waspada. Level 4, dari 11 provinsi jadi 7 provinsi, dari 132 kabupaten/kota menjadi 104 kab/kota. Level 3, dari 215 kabupaten/kota jadi 234 kabupaten /kota. Level 2 dari 39 kabupaten /kota jadi 48 kabupaten/kota,” tambahnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan format perpanjangan PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali berbeda. Di wilayah Jawa-Bali, PPKM diperpanjang satu pekan.
“Bapak Presiden sudah memberikan arahan levelnya apakah level 1,2,3,4 tergantung pada kondisi daerah masing-masing dan ini berlaku untuk di Jawa setiap satu minggu dan di luar Jawa 2 minggu sekali. Dan ini dilakukan evaluasi oleh Bapak Presiden di setiap minggunya,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin malam (23/8/2021).
Nantinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengeluarkan instruksi berisi ketentuan yang lebih rinci terkait daerah-daerah yang menerapkan PPKM.
“Nanti akan dituangkan di dalam inmendagri bahwa perpanjangan akan dilakukan di luar Jawa-Bali 24 Agustus sampai dengan 6 September dan perpanjangan ini seluruhnya detailnya Kabupaten/Kota akan ada dalam instruksi mendagri,” kata Airlangga.
Pertama, tempat kerja atau perkantoran dapat menerapkan Work From Office dengan kapasitas maksimum 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, dan bila terjadi klaster maka ditutup selama lima hari.
Tempat ibadah diperkenankan dengan kapasitas 25 persen atau maksimum 30 orang.
Kemudian, restoran atau kafe diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas 25 persen atau 2 orang per meja. Operasionalnya dibatasi sampai pukul 20.00.
Terkait dengan mal diperbolehkan beroperasi sampai pukul 20.00 dengan maksimum kapasitas 50 persen dan prokes ketat. Tempat wisata dengan kapasitas 25 persen dan prokes ketat, fasilitas umum juga 25 persen.
“Kegiatan seni budaya, olahraga 25 persen dari kapasitas maksimum, resepsi maksimum 30 orang dan ini diharapkan juga dibatasi terkait dengan hajatan,” tutur Airlangga.
Untuk industri berorientasi ekspor dapat beroperasi 100 persen serta sektor penunjangnya, dan apabila terjadi klaster baru akan ditutup 5 hari.
“Dan catatannya bahwa aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat berkegiatan atau syarat masuk dalam berbagai kegiatan. Aturan lengkap akan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri,” ungkap Airlangga. (wwa)
