SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia pada Senin, 2 September 2024, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas strategi kebijakan anggaran, ekonomi makro, dan pembangunan nasional yang akan diimplementasikan pada tahun 2025.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, dalam rapat tersebut menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 harus dijadikan sebagai strategi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. “Strategi kebijakan fiskal jangka pendek akan fokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi,” ujar Senator dari Provinsi Maluku tersebut.
Novita juga menyoroti pentingnya strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam dan reformasi kelembagaan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya transisi menuju APBN yang berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. “RAPBN 2025 dirancang untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi,” jelasnya. Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa perekonomian global pada 2025 diperkirakan masih menghadapi tantangan tinggi, sementara ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh solid dan merata.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam pemaparannya, menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8-5,6% pada tahun 2025, didukung oleh surplus neraca perdagangan dan aliran masuk investasi asing,” ucap Destry.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider C.H. Siahaan, memaparkan rencana pembangunan Indonesia tahun 2025, yang menjadi langkah awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Scenaider menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah akan diperkuat melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan yang merata.
Anggota Komite IV DPD RI juga menyampaikan berbagai pandangan terkait kebijakan yang harus diambil pemerintah. Elviana, Wakil Ketua Komite IV, menyoroti perlunya perhatian lebih pada ekonomi mikro masyarakat yang masih belum terperhatikan dengan baik. Sudirman dari Provinsi Aceh dan Achmad Sukisman Azmy dari NTB menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Eva Zainal Abidin dari Jawa Timur menekankan pentingnya peningkatan gizi anak-anak Indonesia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sementara Sukiryanto dari Kalimantan Barat menyoroti perlunya keadilan dalam penyelenggaraan perpajakan di daerah. Eva Susanti dari Sumatera Selatan mengingatkan pentingnya pengawasan dana hibah Pilkada untuk mencegah masalah hukum.
I Made Mangku Pastika, Senator dari Bali, mengapresiasi kehadiran Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia dalam rapat kerja ini, yang menunjukkan komitmen mereka dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pantau terus update terbaru dan info menarik lainnya di suaraindonews.com.
DSK | Foto: Humas DPD RI
