SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Surabaya, Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menegaskan pentingnya peran negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Hal ini disampaikan LaNyalla di hadapan para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam acara Serap Aspirasi MPR RI di Surabaya, Senin (21/4/2025).
“Negara harus punya peran kuat dalam ekonomi kerakyatan. Dibutuhkan pemimpin yang bisa ambil keputusan bijaksana demi rakyat,” tegas LaNyalla.
Rakyat Sebagai Subjek Ekonomi, Bukan Objek
Menurutnya, Pancasila dan Konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan objek semata. Hal itu tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi dasar filosofi ekonomi Indonesia.
“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ini berbeda dengan ekonomi liberal, di mana yang kuat pasti menang,” kata LaNyalla.
LaNyalla juga menjelaskan bahwa rakyat harus menjadi bagian dari proses produksi dan kepemilikan dalam sistem ekonomi nasional.
Tiga Indikator Rakyat Terlibat Dalam Produksi Ekonomi
Untuk memastikan rakyat benar-benar terlibat dalam ekonomi nasional, LaNyalla menyebut ada tiga indikator penting:
- Rakyat ikut memiliki bagian dari proses produksi ekonomi di wilayahnya.
- Rakyat ikut mengambil keputusan dalam proses produksi tersebut.
- Rakyat ikut bertanggung jawab dan menjaga kelangsungan proses produksi itu.
“Kalau tiga indikator itu belum terpenuhi, artinya rakyat belum dilibatkan secara adil,” ujarnya.
Menolak Pembangunan yang Menggusur Rakyat
LaNyalla juga menyoroti pembangunan yang menggusur warga tanpa melibatkan mereka dalam proses ekonomi baru.
“Ganti rugi saja tidak cukup. Rakyat harus tetap bisa hidup layak dan jadi bagian dari kegiatan ekonomi di lokasi baru,” tegas mantan Ketua Umum PSSI itu.
Keluhan Nelayan Soal Reklamasi Surabaya
Dalam kesempatan itu, sejumlah nelayan menyampaikan unek-unek mereka, salah satunya terkait proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) yang disebut mengancam kehidupan nelayan.
Ketua DPC HNSI Kota Surabaya, Heru Sri Rahayu, mengungkapkan keresahan mereka terhadap proyek reklamasi yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami sudah protes sejak lama. Proyek ini mengancam ekosistem laut, menggusur warga pesisir, dan membahayakan mata pencaharian nelayan dari Surabaya, Madura, hingga Gresik,” ujar Heru.
(Anton)
