SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memimpin pertemuan penting bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Senin (2/12/2024). Pertemuan ini menjadi langkah awal jelang rapat kerja (raker) perdana Komite III DPD RI pasca pelantikan anggota DPD RI periode baru.
“Ini adalah rapat kerja pertama kami setelah pelantikan, dan kami sudah melengkapi semua perangkat dewan. Namun, setelah pelantikan kemarin, kami langsung masuk masa reses untuk kembali ke daerah dan fokus pada pengawasan Pilkada,” jelas Sultan kepada media.
Momentum Awal Legislasi dan Pengawasan
Menurut Sultan, raker ini merupakan titik awal bagi DPD RI untuk menjalankan fungsi legislasi sekaligus pengawasan. Pertemuan dengan Kementerian Agama menjadi salah satu prioritas, mengingat banyaknya isu strategis yang perlu perhatian serius, khususnya terkait pelayanan ibadah haji.
“Alhamdulillah, Komite III DPD RI mengundang Menteri Agama, dan kami sangat senang beliau hadir bersama Wakil Menteri dan jajarannya,” tambah Sultan.
Pengawasan Ibadah Haji Jadi Fokus Utama
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sultan menekankan pentingnya memastikan setiap proses, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, berjalan lancar dan transparan.
“Kami ingin agar pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat proses keberangkatan haji saja, tetapi juga mencakup seluruh proses, dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Selain itu, Sultan mengapresiasi diskusi yang berlangsung dinamis dan produktif, mencerminkan komitmen DPD RI untuk menciptakan parlemen yang kolaboratif dan inklusif.
“Kami terbuka untuk mendiskusikan berbagai masalah yang ada di Kementerian Agama, dan kami juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi perhatian kami. Termasuk laporan dan aspirasi yang disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Langkah Ke Depan
Melalui pertemuan ini, DPD RI berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem pelayanan haji serta isu-isu lainnya yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Dengan kolaborasi yang baik antara parlemen dan pemerintah, Sultan optimistis dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini baru langkah awal, dan kami akan terus mengawal isu-isu penting lainnya ke depan,” tutup Sultan.
Dengan raker ini, DPD RI menunjukkan komitmennya untuk lebih proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai harapan.
(Anton)
