SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia lebih kritis terhadap gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Ia menilai bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi taktik terselubung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengusir warga Gaza dari tanah mereka secara halus.
Hal ini disampaikan Hikmahanto dalam Gelora Talks bertajuk “Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera & Apa Tantangannya?” pada Rabu (29/1/2025).
“Konflik Palestina ini pada dasarnya adalah konflik soal tanah. Tanah milik rakyat Palestina diduduki dan diokupasi oleh Israel,” ujar Hikmahanto.
Menurutnya, gencatan senjata ini justru bisa dimanfaatkan untuk melakukan genosida terhadap warga Palestina dan menguasai Gaza secara perlahan. Ia juga menyoroti upaya Donald Trump untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar Palestina, termasuk ke Indonesia, Yordania, dan Mesir selama masa rekonstruksi pascaperang.
“Kenapa saya katakan harus dikritisi? Karena tim mediatornya terdiri dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Sedangkan AS sendiri terpecah menjadi dua kubu: kubu Joe Biden dan kubu Donald Trump,” ujarnya.
Hikmahanto menegaskan bahwa Partai Republik—yang mendukung Trump—selama ini lebih menyukai perang daripada perdamaian. Ia menduga ada kesepakatan tersembunyi antara Trump dan Netanyahu terkait Gaza dan Palestina.
“Ketika semua sandera Israel sudah dibebaskan, petinggi dan pengikut Hamas harus dihabisi, dan Gaza harus dikuasai Israel dengan merelokasi rakyat Palestina,” katanya.
Prabowo Diharapkan Mainkan Peran Kunci di Forum Internasional
Menurut Hikmahanto, Indonesia saat ini punya kesempatan besar untuk memainkan peran utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:
- Menambah jumlah tenaga kesehatan Indonesia di Gaza.
- Mendapatkan mandat dari PBB untuk pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping).
- Mengajak negara lain untuk ikut serta dalam rekonstruksi Gaza.
- Mendorong solusi dua negara (two-state solution) demi kemerdekaan Palestina.
“Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk mengambil peran terdepan dalam mendukung Palestina,” tegasnya.
Perlu Perubahan Narasi dalam Solidaritas Palestina
Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman juga menekankan bahwa Donald Trump akan membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu.
“Di periode pertama, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Jika ia kembali berkuasa, akan ada lebih banyak keputusan ekstrem yang tidak menguntungkan Palestina,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa narasi perjuangan Palestina harus lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan atau donasi. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri khusus untuk Dunia Islam, Anis Matta, adalah langkah yang tepat.
“Selama ini solidaritas untuk Palestina sering hanya menjadi komoditas politik. Kita butuh pendekatan geopolitik global, bukan sekadar bantuan kemanusiaan,” katanya.
Tengku Zulkifli menambahkan bahwa Prabowo perlu memperkuat narasi politik luar negeri Indonesia saat menghadapi Donald Trump.
“Jika hanya mengandalkan donasi dan bantuan, Palestina tidak akan pernah merdeka. Prabowo harus memastikan bahwa Indonesia aktif menyuarakan Palestina di forum internasional,” tandasnya.
Kekhawatiran Normalisasi Hubungan Arab-Israel
Aktivis Palestina, Muhammad Husein Gaza, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa gencatan senjata di Gaza bisa menjadi alat normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Israel.
“Saya khawatir gencatan senjata ini justru menjadi langkah awal normalisasi hubungan Arab-Israel. Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung Palestina dan tidak tergoda untuk ikut normalisasi dengan Israel,” tegasnya.
Husein meminta agar Indonesia tetap menjadi negara yang berada di garis depan dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Jangan sampai Indonesia ikut arus normalisasi seperti negara-negara Arab lainnya,” katanya.
Dengan adanya gencatan senjata ini, pemerintah Indonesia diminta lebih kritis karena ada potensi bahwa ini adalah taktik politik dari Donald Trump dan Netanyahu untuk menguasai Palestina secara perlahan.
Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran utama dalam membantu Gaza, baik dalam bentuk tenaga kesehatan, pasukan perdamaian, rekonstruksi, maupun dorongan politik untuk solusi dua negara.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan untuk lebih aktif menyuarakan Palestina di forum internasional dan memperkuat narasi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
(Anton)
