SUARANDONEWS.COM, Jakarta-Menindaklanjuti meluasnya kasus hepatitis akut di berbagai daerah, Komite III DPD RI akan “memanggil” Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada rapat-rapat Komite III mendatang. Hal itu untuk berdialog tentang langkah-langkah yang telah dilakukan termasuk masalah-masalah kesehatan lainnya yang sedang melanda masyarakat. Demikian penjelasan Sylviana Murni, Anggota DPD DKI Jakarta, kepada Suaraindonews.com di Jakarta, Sabtu (21/5/2022).
“Rencana dialog dengan menteri ini bukan hanya mencari solusi mengatasi masalah hepatitis akut semata, tetapi juga bagaimana kita menghadapi mitigasi untuk hal-hal penyakit lain yang sedang melanda masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, dengan cuaca pancaroba belakangan ini terjadi memicu berbagai wabah penyakit, pihaknya akan meminta penjelasan Menteri Kesehatan RI dan mengajak berkolaborasi dengan Komite III DPD RI dalam pemantauan di berbagai daerah. Termasuk juga bekerjasana dengan pihak Pemerintah daerah setempat.
Kolaborasi tersebut juga, sebaiknya mengikutsertakan pihak swasta, seperti rumah sakit-rumah sakit swasta dan tim dokter dari berbagai organisasi besar seperti yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sebagainya.
“Kita lihat betul, bagaimana juga kita memantau dan menerima aspirasi masyarakat, lalu kita lanjutkan kepada yang berwenang setiap kasus hepatitis akut, DBD dan sebagainya,” ujar Sylviana Murni.
Dirinya berpendapat, pemerintah daerah harus siap ketika muncul hepatitis akut di masyarakat. Namun, Sylviana Murni yakin setiap pemerintah daerah akan meresponnya dengan cepat, sebab hal ini telah menjadi himbauan Pemerintah pusat kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, kasus hepatitis akut tengah meluas di tengah masyarakat berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan ada 1 kasus probable pemeriksaan hepatitis A, B, C dan E non reaktif dan patogen lainnya pun negatif. Sedangkan 13 kasus pending classification itu ada 1 kasus di Sumatera Barat, 7 kasus di DKI Jakarta, 1 kasus di Jambi, dan 3 kasus di Jawa Timur.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni meminta Pemerintah untuk membuat langkah mitigasi.
“Ini jadi masalah serius ya, kenapa? Karena ini menyangkut masa depan bangsa yang menyentuh anak-anak usia 6 sampai 16 tahun. Pemerintah harus membuat langkah mitigasi dengan menggandeng Lembaga yang bersangktutan, salah satunya Kemenkes dan Kemendikbud.” Terang Sylviana Murni.
Lebih lanjut, Senator asal Provinsi DKI Jakarta ini juga meminta agar langkah mitigasi hadir bersamaan dengan SOP yang bisa dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah yang telah membuka pembelajaran tatap buka.
“Di lain sisi juga harus ada langkah preventif, melihat sekolah-sekolah sudah banyak yang tatap muka, agar proses belajar belajar tetap berjalan dengan aman,” ujar Sylviana Murni, mengakhiri obrolan. (aji).
