SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.
Hal itu disampaikan Dody dalam media briefing di Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026). Dalam keterangannya, Dody mengakui progres pembangunan di sejumlah titik masih belum maksimal, namun ia optimistis proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
“Insya Allah sekolah rakyat dapat dibuka pada Juli 2026. Perkembangannya terus berjalan, kemarin rata-rata progres sudah mendekati 60 persen,” kata Dody.
Menurutnya, sejumlah lokasi bahkan menunjukkan percepatan pembangunan signifikan. Namun di sisi lain, masih ada beberapa titik yang mengalami keterlambatan akibat kendala teknis maupun persoalan pelaksanaan di lapangan.
Dody menyebut beberapa wilayah dengan progres terendah berada di Sipawang, Cilacap, Musirawas, Lampung Utara, dan Brebes. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan harian untuk memastikan target pembangunan tetap tercapai.
“Kami sekarang melakukan monitoring setiap hari. Semua titik diminta melaporkan progresnya setiap sore,” ujarnya.
Kualitas Bangunan Jadi Prioritas
Dalam kesempatan itu, Dody menegaskan dirinya tidak ingin pembangunan dilakukan asal cepat tanpa memperhatikan kualitas konstruksi. Ia menargetkan bangunan Sekolah Rakyat mampu bertahan hingga puluhan tahun.
“Saya paling anti pekerjaan yang tidak berkualitas. Sekolah ini harus bisa bertahan lebih dari 20 tahun,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri disebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia menuju 2045.
Dody menilai pembangunan fasilitas pendidikan yang layak akan mempermudah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari penyediaan guru, perlengkapan belajar hingga sarana digital.
“Ini gagasan besar Presiden Prabowo untuk memutus garis kemiskinan ekstrem dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” katanya.
Singgung Dugaan Hambatan Internal
Dalam pernyataannya, Dody juga menyinggung adanya persoalan internal yang diduga menghambat percepatan pembangunan proyek di lingkungan Kementerian PU. Ia mengaku harus turun langsung mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Saya harus turun langsung, tidak hanya memantau, tetapi juga mencari solusi. Karena ada beberapa hal yang seharusnya sejak awal sudah bisa diantisipasi,” ujarnya.
Dody bahkan mengaku telah melakukan pergantian sejumlah pejabat internal untuk mempercepat kinerja proyek strategis pemerintah.
“Saya masih yakin banyak ASN di Kementerian PU yang ingin bekerja dengan benar. Karena itu saya melakukan pergantian jika memang diperlukan,” tegasnya.
Tegaskan Tak Akan Tutupi Persoalan
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menegaskan pihaknya terbuka terhadap proses hukum maupun pengawasan terhadap proyek-proyek strategis di Kementerian PU.
Ia mengaku tidak akan menutup-nutupi persoalan yang terjadi, termasuk saat ada penggeledahan terkait perkara tertentu.
“Saya tidak akan menutupi apa pun. Kalau salah, ya salah. Semua harus berdasarkan fakta dan data,” katanya.
Meski diwarnai berbagai tantangan, Dody memastikan proyek infrastruktur strategis, termasuk sektor irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional 2026, tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Program-program yang menyangkut kepentingan rakyat tidak boleh berhenti. Harus tetap berjalan maksimal,” pungkasnya.
(Anton)
