SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan program kartu prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat, dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Program itu, merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menjawab tantangan mengenai sejumlah isu-isu Ketenagakerjaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Program kartu Prakerja itu, telah menunjukkan peranannya yang sangat baik selama ini.
“Program itu, terbukti dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas dan keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan untuk pekerjaan baru,” kata Febrio dalam webinar Dampak Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan COVID-19, secara daring, Rabu (9/2/2022).
Selain itu, lanjut Fabio, program Kartu Prakerja dapat menjadi solusi untuk mengatasi scarring effect yang terjadi akibat pandemi. Scarring effect, adalah kondisi masyarakat yang takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya.
Dia menegaskan, COVID-19 masih merupakan tantangan utama yang meninggalkan bekas atau scarring bagi dunia dan Indonesia, sejak diumumkan sebagai pandemi pada 2020 silam. Meski sudah sekitar dua tahun berada di dalam pandemi, dunia masih terus mencari keseimbangan antara pemulihan aktivitas ekonomi dan pengendalian pandemi.
Pada 2022, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja dengan target dana yang disalurkan mencapai Rp11 triliun. Program itu, diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi scarring effect akibat COVID-19.
Dengan peserta program yang masif pada 2021 hingga mencapai 11 juta orang, pemerintah berharap program tersebut dapat mengatasi tantangan di pasar tenaga kerja. Terutama, terkait ketidaksesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan pelaku industri. Febrio menambahkan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional perlu terus diakselerasi. Agar, pekerja dapat berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan.
“Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pekerja dan keahlian yang dibutuhkan industri, perlu segera diselaraskan agar fenomena bonus demografi nasional dapat diserap dengan baik dan layak,” katanya.
Febrio menekankan, isu pembangunan manusia merupakan isu yang paling mendasar bagi pembangunan nasional agar mampu lebih tinggi. Sadar akan hal tersebut, pemerintah akan selalu hadir demi mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Belanja negara, terus diarahkan untuk mencapai target pembangunan manusia, optimalisasi belanja pendidikan, reformasi program perlindungan sosial, serta penguatan sistem kesehatan, menjadi perhatian pemerintah untuk membentuk masyarakat kuat dan sejahtera.
“Kebijakan fiskal harus diarahkan agar adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan demi tantangan yang datang ke negeri ini,” tandasnya. (Agus M).
