SAUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota komisi pendidikan DPR mengaku merasa prihatin pungutan di lembaga pendidikan di kotamadya Depok sulit dihilangkan secara tuntas. Karenanya politisi Gerindra itu meminta agar komite sekolah dibubarkan menyusul masih terjadinya pungutan di sejumlah sekolah negeri di kota Depok.
Pernyatan tersebut dilontarkan oleh legislator Senayan dari daerah pemilihan Jabar VI Depok dan Bekasi Nuroji terkait tuntutan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kota Depok yang menuntut sema pungutan di sekolah negeri di Depok dihilangkan.
“Pungutan sudah menjadi budaya di negeri ini, khusus di sekolah, seringkali dikomplain oleh orang tua. Sebab pungutan diusulkan oleh komite, bukan kepala sekolah, ” kata Nuroji di Jakarta, Jumát (28/10/2016).
Saat menerima DKR Kamis (27/10/2016) kemarin, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) kota Depok Siti Chauriyah mengakui untuk menghilangkan sama sekali pungutan di sekolah negeri saat ini belum bisa dilakukan dan masih dalam pengkajian. Pihak sekolah pun lanjutnya tidak bisa menolak jika komite sekolah ingin berpartisipasi dalam pendidikan peserta didik dengan menyumbangkan dana.
Nuroji mengakui pengurus komite sekolah mayoritas berasal dari keluarga berada. Namun hendaknya dalam memungut sumbangan orangtua peserta didik, tidak disamaratakan besarannya dan bukan merupakan kewajiban untuk membayar bagi peserta didik yang tidak mampu.
“Peserta didik yang tidak mampu jangan ditekan dan ditakut-takuti tidak memperoleh nilai lah, tidak lulus lah. Boleh-boleh saja berpartisipasi orangtua peserta didika yang mampu, tapi jangan diwajibankan bagi yang tidak mampu, ” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Nuroji menambahkan kondisi faktual yang ditemuinya saat ini sangat menyedihkan. Pungutan menjadi kewajiban peserta didik hampir di seluruh sekolah negeri kota Depok. Meski berasal dari SMK jurusan teknik, seluruh siswa diwajibkan mengikuti study tour (karyawisata) ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal study tour tersebut dinilai Nuroji sama dengan piknik atau wisata.
“Itu namanya pungli karena semua siswa diwajibkan ikut. Yang begini ini merusak dan komite yang seperti ini dibubarkan saja, ” ujarnya.
Nuroji menyayangkan komite sekolah saat ini sudah melenceng jauh dari cita-cita awal yakni mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan, meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan
“Komite mestinya tak melulu soal duit. tapi juga program sekolah yang lebih meningkatkan mutu, ” ujarnya.
Lebih jauh Nuroji pun tak mengelak masalah pungli sulit diberantas di negeri ini. “Soal pungli paling anget-anget tai ayam, ntar juga sepi lagi, udah jadi budaya di negeri ini, ” katanya.(AR/EK)
