SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Penunjukan Muhamad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menuai pro dan kontra di ruang publik. Di tengah kritik terkait rekam jejak masa lalu dan kiprahnya selama ini, dukungan kuat datang dari berbagai pihak, salah satunya Idrus Marham, Aktifis ketika menjadi Ketua Umum DPP KNPI menjadi Inisiator Debat Kandidat Pilpres Pertama 2004.
Idrus menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jumhur bukan semata-mata didasarkan pada latar belakang pendidikan formal, melainkan proses perjuangan panjang yang membentuk karakter kepemimpinan.
“Yang paling pokok itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana seseorang lahir dari proses perjuangan panjang sebagai aktivis,” ujar Idrus.
Menurut dia, pengalaman panjang sebagai aktivis justru menjadi nilai tambah yang signifikan. Dalam proses tersebut, seseorang ditempa oleh berbagai dinamika—baik pengalaman manis maupun pahit—yang pada akhirnya memperkaya pengalaman sekaligus membentuk karakter kepemimpinan yang lebih matang.
Idrus menegaskan, pemimpin yang lahir dari proses perjuangan panjang memiliki keunggulan dalam hal sensitivitas sosial dan responsivitas terhadap persoalan publik. Karakter ini dinilai sangat relevan dalam mengelola isu lingkungan hidup yang kompleks dan multidimensi.
“Ciri karakter itu lebih sensitif, lebih responsif, lebih peka, dan lebih mobile, bahkan dalam sikap kepemimpinannya akan diinspirasi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang kuat. Ini yang dibutuhkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa sektor lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga erat dengan persoalan sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman lapangan.
“Kerja-kerja lingkungan hidup itu memerlukan sensitivitas dan responsibilitas tinggi. Banyak persoalan sosial yang muncul dari proses pembangunan, dan itu butuh pemimpin yang terbiasa menghadapi dinamika tersebut,” ujarnya.
Pandangan Idrus ini sejalan dengan sejumlah pengamat yang menilai bahwa latar belakang aktivisme dapat menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif. Data dari berbagai kajian lembaga internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap tekanan sosial.
Di sisi lain, kritik terhadap Jumhur tetap bermunculan, terutama terkait kasus hukum yang pernah menjeratnya. Namun, Jumhur telah memberikan klarifikasi bahwa dasar hukum dalam kasus tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga status hukumnya dinyatakan gugur.
Menanggapi hal itu, Idrus mengajak publik untuk melihat secara objektif dan tidak terjebak pada masa lalu semata. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi setiap pemimpin untuk membuktikan kinerjanya.
“Kita harus dukung. Justru dengan pengalaman panjang itu, dia punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.
Lebih jauh, Idrus menyebut bahwa pemimpin dengan latar belakang aktivis cenderung memiliki orientasi yang lebih kuat kepada rakyat. Hal ini dinilai penting dalam konteks kebijakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.
Perdebatan mengenai penunjukan Jumhur menunjukkan bahwa isu lingkungan kini menjadi perhatian serius publik. Selain soal kapasitas, aspek integritas dan kepercayaan juga menjadi sorotan utama.
Ke depan, kinerja Jumhur dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan—mulai dari pengelolaan sampah, polusi, hingga perubahan iklim—akan menjadi penentu utama legitimasi publik terhadap kepemimpinannya.
(Anton)
