SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kalimantan Barat, sebagai salah satu penghasil bauksit terbesar di Indonesia, dinilai tidak mendapatkan porsi yang adil dalam pembagian hasil pajak. Hal ini disoroti oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, yang mendesak pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme baru dalam pembagian hasil pajak.
“Pajak bauksit seharusnya dihitung dari lokasi produksi. Ini penting agar daerah penghasil, seperti Ketapang, mendapatkan manfaat langsung, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” ujar Syarief saat menghadiri kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kantor Wilayah Dirjen Pajak di Pontianak, Kamis (28/11/2024).
Ketidakadilan dalam Perhitungan Pajak Tambang
Menurut Syarief, pengenaan pajak tambang yang hanya dihitung di pusat membuat kontribusi nyata daerah tidak dihargai secara proporsional. Padahal, hasil pembagian pajak tersebut sangat vital bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur yang kerap rusak akibat aktivitas pertambangan.
“Jalan-jalan utama di daerah tambang sering rusak parah karena kendaraan berat. Tapi, kontribusi pajak untuk memperbaiki infrastruktur ini masih sangat minim,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Proyek Strategis dan Peluang Ekonomi Baru
Sebagai informasi, Kalimantan Barat memiliki sumber daya bauksit yang mampu memproduksi alumina lebih dari satu dekade. Salah satu proyek strategis yang tengah berjalan adalah Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah.
Proyek ini, yang dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, menelan investasi sebesar 831,5 juta dolar AS dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2024. Dengan kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun pada fase pertama, proyek SGAR tidak hanya mengurangi ketergantungan impor alumina, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
“Hilirisasi bauksit adalah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jelas Syarief.
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat
Syarief menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hasil eksploitasi sumber daya benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Ia berharap, kebijakan perpajakan yang lebih adil dapat menjadi katalisator pembangunan di daerah penghasil seperti Kalimantan Barat.
“Kesejahteraan masyarakat di Kalbar harus menjadi perhatian pusat. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutupnya.
Mendorong Pemerataan dan Keadilan
Dengan cadangan bauksit yang besar dan hilirisasi yang terus berkembang, Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, ini hanya bisa tercapai jika kebijakan perpajakan dan pembagian hasilnya memperhatikan kontribusi nyata daerah penghasil.
Langkah ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Kalbar, agar potensi sumber daya alam mereka bisa membawa manfaat langsung dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.
(Anton)
