SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Fenomena menarik terjadi di Swiss, di mana puluhan ribu warga memilih keluar dari keanggotaan gereja. Salah satu faktor yang disorot adalah keberadaan pajak gereja yang dinilai cukup membebani.
Swiss dikenal sebagai negara dengan sistem pajak yang relatif tinggi. Salah satu pungutan yang berlaku adalah pajak gereja, yang dikenakan kepada individu yang terdaftar sebagai anggota gereja resmi yang diakui negara. Besarannya bervariasi tergantung kanton atau wilayah, umumnya berkisar antara 1% hingga 3%.
Dalam praktiknya, satu-satunya cara untuk menghindari kewajiban tersebut adalah dengan keluar dari keanggotaan gereja. Hal inilah yang mendorong sebagian warga mengambil langkah administratif tersebut, bahkan hingga menyatakan diri tidak lagi beragama.
Berdasarkan laporan media lokal Le News, pada 2023 tercatat sebanyak 67.497 orang meninggalkan Gereja Katolik di Swiss—hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, sekitar 39.517 orang keluar dari gereja Protestan pada periode yang sama. Secara total, hampir 100.000 orang meninggalkan gereja sepanjang 2023.
Data dari Institut Sosiologi Pastoral Swiss menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pengunduran diri tertinggi adalah Basel-Stadt, dengan persentase mencapai 4,5%. Kanton di Swiss utara ini memiliki sistem yang memungkinkan warga secara resmi keluar dari keanggotaan gereja, sehingga tidak lagi dikenakan pajak.
Meski alasan resmi tidak selalu dicantumkan, sejumlah laporan seperti dari Religion Watch menyebutkan bahwa wilayah dengan pajak gereja cenderung memiliki tingkat keluar dari keanggotaan yang lebih tinggi.
Namun demikian, faktor pajak bukan satu-satunya penyebab. Tren sekularisme, perubahan pandangan sosial, hingga berbagai skandal di lingkungan institusi keagamaan juga turut memengaruhi keputusan masyarakat.
Survei demografis menunjukkan bahwa sekitar 34% warga Swiss pada 2022 mengidentifikasi diri sebagai ateis atau tidak beragama. Angka ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam lanskap kepercayaan di negara tersebut.
Fenomena ini pun menjadi sorotan global, sekaligus membuka diskusi lebih luas tentang hubungan antara kebijakan negara, kepercayaan individu, dan dinamika sosial di era modern.
(Anton)
