SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Yogyakarta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY menyoroti semakin kompleksnya pengelolaan bencana di Yogyakarta. Wilayah ini dikenal sebagai “supermarket bencana” karena rentan terhadap berbagai ancaman, seperti gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, hingga banjir akibat perubahan iklim.
Dalam kunjungan kerjanya ke BPBD DIY, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan perlunya perhatian lebih serius terhadap mitigasi bencana. Ia juga menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.
“Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 adalah pengingat betapa rentannya daerah ini. Ditambah dengan erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung dan dampak perubahan iklim yang memperparah risiko banjir, mitigasi bencana harus jadi prioritas,” ujar Fikri, Jumat (21/3/2025).
Perlu Standar Penanggulangan Bencana yang Konsisten
Fikri juga menyoroti standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antar daerah. Salah satu contohnya adalah standar keamanan bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, tetapi masih banyak yang tidak diuji kelayakannya.
“Banyak pembangunan tetap dilakukan di kawasan rawan bencana tanpa memperhatikan kajian lingkungan. Ini berbahaya dan perlu pengawasan lebih ketat,” tegasnya.
Menurutnya, regulasi yang ada harus diperbarui agar lebih adaptif terhadap tantangan masa kini. Standar keamanan infrastruktur harus diperjelas dan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.
Kurangnya Sistem Peringatan Dini
Dalam hal mitigasi, Fikri menyoroti pentingnya survei mendalam untuk menentukan kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system). Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini yang dianggap belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.
“Sebelum menentukan jumlah ideal, kita butuh survei menyeluruh. Setiap daerah punya karakteristik bencana yang berbeda, jadi alat yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhannya,” ungkapnya.
Pendidikan Mitigasi Bencana Harus Ditingkatkan
Selain infrastruktur dan regulasi, Fikri juga menekankan pentingnya pendidikan mitigasi bencana bagi masyarakat, terutama sejak usia dini. Ia mendorong agar edukasi kebencanaan dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
“Masyarakat harus siap menghadapi bencana. Kalau sudah paham apa yang harus dilakukan, mereka tidak akan panik dan bisa merespons dengan baik saat bencana terjadi,” katanya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat penanggulangan bencana di Yogyakarta. Fikri berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana bisa segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan yang terus berkembang.
Dengan urgensi yang semakin tinggi, apakah Yogyakarta siap menghadapi bencana yang semakin kompleks? Revisi kebijakan dan peningkatan mitigasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
(Anton)
