SUARAINDONEWS.COM, Tanjungpinang-Wakil Ketua MPR Mahyudin menyatakan provisi yang berada di wilayah perbatasan atau wilayah terluar Indonesia, utamanya harus memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya provinsi terluar di Indonesia seperti Kepulauan Riau sangat rentan dan rawan terhadap kejahatan di sektor ekonomi.
“Pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga sering dijadikan pintu masuk barang-barang ilegal seperti beras Vietnam. Pulau terluar juga dijadikn jalur tikus dimanfaatkan bandar Narkoba dari Malaysia, ” ujar Mahyudin saat membuka acara press gathering pimpinan MPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jum’at (17/10/2017) malam.
Untuk mengatasi berbagai potensi kejahatan tersebut, Mahyudin mengatakan negara harus hadir dan membuat solusi berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Selain poteni kejahatan ekonomi, provinsi Kepri juga rawan perompak dan adanya masalah budaya.
“Saya punya pengalaman main golf. Saat beli bola golf, transaksinya pakai dolar Singapura. Ini tidak, harusnya mereka (Singapura) yang nukar dolarnya ke Rupiah. Kalau sistem dolar di sini, rasa nasionalisme bisa terkikis, ” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut kata Mahyudin, bukan hanya Kepri, provinsi Kalimantan seperti di Nunukan juga terjadi faktor ekonomi Indonesia terpengaruh dengan negara tetangga. Warga di Nunukan (Kaltara) menggunakan gas LPG produksi Malaysia, bukan Pertamina. Hasil panen sawit petani di Nunukan juga dijual ke Malaysia, yang mengakibatkan Indonesia kehilangan devisa.
“MPR/DPR/DPD RI harus terus mendesak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk memikirkan dan memprioritaskan solusi masalah di pulau-pulau perbatasan di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Gubernur Kepri mengakui pulau-pulau yang berada di daerah perbatasan berpotensi tinggi menjadi ancaman keutuhan wilayah NKRI, karena luput dari perhatian masyarakat. Wilayah provinsi Kepri terdiri tujuh kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah administrasi provinsi Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan ribuan pulau besar maupun pulau kecil.
“Dari 1.795 pulau yang ada, hanya berpenghuni sebanyak 396 pulau (22 persen) dan 1.339 pulau (78 persen) merupakan pulau tidak berpenghuni, ” kata Kadis Perlindungan Anak dan Perempuan Misni mewakili Gubernur Kepri.
Ditambahkan Misni, sebanyak 19 dari 1.795 pulau merupakan pulau terdepan atau pulau perbatasan dengan negara tetangga. Belasan pulau tersebut tersebar di lima kabupaten/kota yakni kabupaten Natuna sebanyak tujuh pulau, Kepulauan Anambas (5), Karimun (2), Bintan (1), dan kota Batam (4).
“Posisi pulau yang berbatasan dengan negara luar, memiliki arti sangat penting bila dilihat dari aspek geo-politik, ekonomi, hankam, sosial dan budaya,. Jika dikelola dengan tepat dan bijaksana, mampu mmberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan, ” ujarnya.(Bams)
