SUARAINDONEWS.COm, Jakarta – Ada momen menarik di Gedung Parlemen Senayan hari Rabu kemarin. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, datang tak cuma untuk duduk manis di rapat. Ia datang bawa “oleh-oleh” penting: usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk Kabupaten Lombok Barat.
Bukan sekadar usul di atas kertas. Dokumen usulan 13 ruas jalan dengan nilai total Rp94 miliar itu diserahkan langsung ke Menteri PUPR, Dody Hanggodo, disaksikan pula oleh Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti.
“Tentunya, kami menyadari tidak semua ruas dapat terealisasi sekaligus. Tapi kami akan terus memperjuangkan agar sebanyak mungkin dapat terakomodasi,” tegas Abdul Hadi.
Dari Lombok ke Senayan, Aspirasi Tak Dititip
Usulan ini bukan datang dari langit atau hasil tebak-tebakan politik. Sebelum rapat, Abdul Hadi sudah lebih dulu turun ke lapangan—melakukan kunjungan kerja bareng jajaran Balai Kementerian PUPR NTB ke Kantor Bupati Lombok Barat pada April lalu. Di sana, ia bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, yang menyampaikan kebutuhan infrastruktur daerah secara gamblang.
Tak berhenti di situ, Wakil Bupati Nurul Adha bahkan menyempatkan datang langsung ke ruang kerja Abdul Hadi di Kompleks DPR RI, 28 April 2025. Ya, kadang menyampaikan aspirasi butuh nyali dan jadwal kosong di hari kerja.
13 Ruas Jalan dan Mimpi Panjang Warga
Program IJD ini diharapkan jadi solusi konkret bagi warga Lombok Barat yang sehari-hari harus berurusan dengan kondisi jalan yang… yah, katakan saja “menantang”. Tapi Abdul Hadi tetap realistis:
“Pasti disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran Kementerian PU. Kita paham. Tapi kita juga nggak akan diam.”
Lebih dari Sekadar Aspal dan Beton
Bagi Abdul Hadi, membangun jalan bukan hanya soal mengejar target pembangunan, tapi juga mengejar keadilan infrastruktur, khususnya untuk daerah seperti NTB yang kerap luput dari sorotan nasional. Ia menyuarakan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, agar pembangunan tidak lagi jadi wacana musiman menjelang pemilu.
“Saya akan terus berjuang agar aspirasi infrastruktur di NTB tidak hanya didengar, tapi juga direalisasikan,” ujarnya dengan nada yang—jujur saja—lebih tegas dari suara klakson truk di jalan rusak.
Jalan ke Depan: Aspal Mulus, Ekonomi Tumbuh?
Jalan yang baik bukan cuma memudahkan mobilitas. Ia membuka akses ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan—kalau dikelola benar—bisa jadi titik balik pembangunan daerah. Maka wajar jika Rapat Kerja Komisi V ini menjadi ajang pembuktian bahwa wakil rakyat bisa jadi perpanjangan tangan langsung warga daerah, bukan sekadar kolektor proposal.
Akhir kata, kita tunggu apakah 13 ruas jalan ini akan jadi kenyataan atau sekadar jadi 13 baris di atas kertas. Tapi yang pasti, harapan warga Lombok Barat kini sudah resmi mendarat di meja Menteri PUPR. Tinggal tunggu: direalisasi, atau kembali masuk tumpukan arsip?
(Anton)
