SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Mulyadi menyesalkan ketidakhadiran negara dalam pembangunan infrastruktur jalan Jalur Puncak II atau Poros Timur Tengah (PTT), padahal jalan tersebut sangat penting untuk mengurai kemacetan di wilayah Bogor.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) batal mendanai proyek tersebut, padahal sebelumnya telah disepakati. Kementerian PUPR fokus pembangunan 10 destinasi wisata proritas dan proyek-proyek infraktur lainnya.
“Saya izin, ini sebagai contoh bukan keluar dari konteks tapi ada hal-hal yang harus digaris bawahi efektivitas dan efisiensi destinasi super prioritas yang sudah prioritas, jalannya dibuat bagus dan halus seperti di luat negeri meski tidak ada penduduknya. Saya kebetulan dari dapil V Bogor, tapi kenapa negara tidak hadir dalam pembangunan Jalur Puncak II, padahal Bogor banyak penduduknya dan untuk mengurai kemacetan,” kata Mulyadi saat Rapat di Badan Anggaran kemarin.
Mulyadi minta pemerintah jujur dalam situasi saat ini terkait pembiayaan infrastruktur pada 2022, dimana pemerintah berdalih pada resiko hutang sehingga ada prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
“Kementarian keuangan harus mampu melakukan improvisasi terbaik, ini tantangan pembiyaan 2022. Mengenai resiko hutang yang semakin tinggi, saya ingin minta penjelasan resmi,” kata Anggota Komisi V DPR asal Daerah Pemilihan V Bogor, Jawa Barat ini.
Menurutnya, apakah dengan membiayai pembangunan infrastruktur jalan PPT Bogor yang dianggap tidak prioritas dapat menyebabkan resiko gagal bayar hutang pemerintah.
“Apa yang terburuk yang akan kita alami, kalau dana yang dipijamkan gagal bayar. Kami ingin penjelasan kongkret, karena pembiayaan harus efektifitas dan efisiensi. Apakah pembangunan 10 destinasi super prioritas sudah prioritas itu efektif dan efisien dibandingkan membangun jalan Jalur Puncak II,” katanya.
Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin tengah mencari cara lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT), karena batal digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Tetap kita upayakan untuk pembangunan Puncak II, karena kebutuhannya bukan hanya menangani kemacetan di Jalur Cisarua, tapi meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Bogor,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin (21/6/2021).
Selain Kementerian PUPR batal menganggarkan dana pembangunan Jalur Puncak II pada tahun 2022, Pemprov Jawa Barat juga batal menganggarkannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.
Ade Yasin optimistis jalur yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur.
“Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini,” kata Ade Yasin. (wwa)
