SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Kamis (28/11/2024). Agenda ini membahas sejumlah pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek pariwisata Tropical Coastland atau PIK 2 di Banten.
“Luas PSN Pariwisata PIK 2 hanya 1.705 hektare, dengan 1.500 hektare di antaranya berada di kawasan hutan lindung,” tegas Nusron Wahid di Gedung B DPD RI, Jakarta.
Wilayah PSN PIK 2: Fokus Pariwisata dan Mangrove
PSN Pariwisata PIK 2 mencakup 1.705 hektare di sepanjang Pesisir Pantai Utara Tangerang, meliputi beberapa desa dengan karakteristik lahan sebagai berikut:
– Desa Tanjung Pasir (54 hektare): Sebagian besar berupa tambak.
– Desa Kohod (261 hektare): Dominan lahan tambak dan mangrove.
– Desa Muara & Desa Tanjung Pasir (302 hektare): Tambak dan hutan mangrove.
– Desa Muara (217 hektare): Kebanyakan tambak.
– Desa Mauk & Desa Kronjo (687 hektare): Rawa-rawa dan tambak.
“Area ini telah ditetapkan sebagai PSN oleh Menko Ekon. Wilayah lain di luar peta yang ditentukan tidak termasuk dalam PSN,” ujar Nusron. Ia juga menambahkan bahwa PSN ini akan fokus pada pengembangan wisata berbasis alam, seperti ekowisata mangrove.
Kendala Pengembangan Proyek
Meskipun telah ditetapkan sebagai PSN, Nusron mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pengembangan kawasan PIK 2. Salah satunya adalah ketidaksesuaian aturan tata ruang antara:
1. RTR KSN Jabodetabekpunjur.
2. RTRW Provinsi Banten.
3. RTRW Kabupaten Tangerang.
Selain itu, status kawasan sebagai hutan lindung berdasarkan SK Menteri LHK juga menjadi hambatan.
“Penyelesaian masalah ini membutuhkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari Menteri ATR/BPN. Kajian teknis masih kami lakukan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai aturan,” jelas Nusron.
Fokus PSN 2024-2029
Nusron menekankan bahwa PSN pada periode 2024-2029 difokuskan pada proyek-proyek yang mendukung:
– Swasembada pangan.
– Energi.
– Hilirisasi industri.
– Pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta dan Pantura.
“Kami masih meneliti apakah proyek PIK 2 sesuai dengan fokus PSN tersebut, sehingga belum ada keputusan final,” tambahnya.
Kolaborasi Antarinstansi
Rapat ini dipimpin oleh Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim, didampingi Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Selain Nusron Wahid, hadir juga sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN.
“Kami akan terus mengawal pengembangan PSN ini agar sesuai dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Abdul Hakim.
Optimisme Nusron Wahid
Di akhir sesi, Nusron menyampaikan optimisme bahwa melalui sinergi antarinstansi dan dukungan regulasi, pengembangan PSN seperti PIK 2 dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
“Fokus kami adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Dengan demikian, masyarakat di sekitar PIK 2 dapat berharap pada proyek yang tidak hanya meningkatkan pariwisata, tetapi juga menjaga ekosistem pantai dan mangrove sebagai bagian dari warisan alam Indonesia.
(Anton)
