SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 yang berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam asumsi tersebut, pemerintah berupaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.
Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.
“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5 sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen.
Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis,” ujar Presiden.
“Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat,” lanjutnya.
Kepala Negara meyakini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.
Sementara itu, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS.
Adapun suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Angka tersebut mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.
“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari,” katanya.
Fokus utama
Dalam kesempatan ini, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif di tahun depan guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.
Untuk itu kebijakan fiskal dirancang secara konsolidatif untuk menyehatkan APBN, dimana pemerintah memfokuskan pada beberapa persoalan.
“Fokus utama pemerintah dalam kebijakan APBN 2022 pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan,” ujar Jokowinya.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
Selain itu reformasi penganggaran akan memperkuat sinergi pusat dan daerah, mendorong fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Adapun belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.
Anggaran kesehatan sendiri direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” terang Jokowi.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia,” tegas Presiden.
Pemerintah turut mendorong agar Indonesia dapat mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.
“Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” pungkas Presiden. (wwa)
