SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi X DPR RI menilai efektivitas program bantuan mobil dan motor perpustakaan keliling tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan yang disalurkan. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) didorong memastikan setiap pemerintah daerah yang menerima bantuan memiliki komitmen menjalankan operasional dan meningkatkan layanan literasi agar kendaraan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat.
Masukan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Perpustakaan Nasional yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Ledia, tantangan terbesar program perpustakaan keliling bukan pada proses pengadaan kendaraan, melainkan keberlanjutan operasional setelah aset diserahkan kepada pemerintah daerah. Ia menilai tidak sedikit kendaraan bantuan yang akhirnya tidak lagi beroperasi karena tidak didukung anggaran maupun sumber daya manusia.
“Persoalannya ketika memberikan mobil keliling maupun motor keliling, kalau mobil keliling itu diserahkannya ke pemerintah daerah, problemnya mereka mau tidak menganggarkan bensinnya, mau menyediakan sopirnya, karena mobil itu tidak bisa jalan sendiri,” ujarnya.
Karena itu, Ledia mengusulkan agar Perpusnas menetapkan komitmen pemerintah daerah sebagai salah satu syarat utama sebelum bantuan disalurkan. Komitmen tersebut dapat berupa kesiapan mengalokasikan anggaran operasional hingga target peningkatan indeks literasi di daerah penerima.
Menurutnya, mekanisme tersebut akan membuat pemerintah daerah lebih bertanggung jawab dalam mengelola bantuan sekaligus memastikan program benar-benar berdampak pada peningkatan minat baca masyarakat.
“Yang diperlukan adalah komitmen pemerintah daerahnya. Minta motor, minta mobil, tapi apa yang mereka berikan? Komitmennya itu kepada literasi. Mungkin ada target kenaikan indeks literasi di daerah tersebut sehingga kita bisa memacu mereka,” katanya.
Politikus Fraksi PKS itu mengaku masih menemukan kendaraan perpustakaan keliling yang tidak lagi dimanfaatkan secara optimal di daerah pemilihannya. Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi bukti perlunya evaluasi terhadap pola penyaluran bantuan agar aset negara tidak menganggur.
“Di daerah pemilihan saya, bantuan dari periode sebelumnya ternyata belum banyak dipergunakan untuk berkeliling. Banyak yang akhirnya berhenti,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut.
Selain mengevaluasi mekanisme penyaluran kepada pemerintah daerah, Ledia juga mengusulkan agar Perpusnas memperluas sasaran penerima bantuan. Menurutnya, taman bacaan masyarakat (TBM), komunitas literasi, maupun perpustakaan masyarakat layak dipertimbangkan karena memiliki kedekatan dengan warga dan aktif menjalankan kegiatan literasi.
Ia meyakini keterlibatan komunitas literasi akan membuat kendaraan perpustakaan keliling lebih produktif dalam menjangkau masyarakat, terutama di wilayah yang akses terhadap layanan perpustakaan masih terbatas.
“Ketika motor keliling itu diberikan juga kepada penggerak literasi atau taman bacaan masyarakat maupun perpustakaan masyarakat, itu menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan supaya program ini menjadi lebih baik,” tutupnya.
(Anton)
