SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Fraksi Partai Golkar menyatakan komitmennya untuk mendukung haluan negara. Komitmen tersebut mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh DPP Partai Golkar.
“Fraksi Golkar tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokok-pokok haluan negara. Selama negara membutuhkan haluan negara, kami tetap dukung, ” kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena seusai menggelar rapat pimpinan di di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Hadir dalam rapat Ketua MPR Bambang Soesatyo; Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin; Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus; para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan yakni Andi Mattalata; Rambe Kamarulzaman; dan Rully Chairul Azwar.
Menurut Idris, sikap Fraksi Golkar yang demikian bukan sikap satu fraksi saja, karena beberapa fraksi bersikap sama dengan fraksinya. Meski demikian diakuinya bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti ada yang terjadi.
“Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun, sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama, ” tambahnya.
Bagi Idris Laena, MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat dan diharapkan semua diselesaikan dengan musyawarah. Apabila pokok-pokok haluan negara ditetapkan lewat undang-undang, maka tetap membutuhkan keterlibatan DPD RI.
“Semua rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh DPR, pemerintah, bahkan DPD. Untuk itu pertimbangan DPD dalam undang-undang pokok-pokok haluan negara tetap diperlukan, ” kata Idris Laena.
Fraksi Partai Golkar di MPR dalam masalah pokok-pokok haluan negara tetap berpegang pada Rekomendasi MPR Periode 2014-2019. Partai berlambang pohon beringin setuju pokok-pokok haluan negara namun diatur dalam undang-undang, bukan lewat Ketetapan MPR.
Bila lewat Ketetapan MPR maka hal demikian diperlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Untuk melakukan amandemen diperlukan kajian yang mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.(DSK)
