SUARAINDONEWS.COM, Solo-Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam setiap negosiasi kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra. Khususnya dengan Australia, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan mengkaji perdagangan jasa dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA).
Sektor jasa terbukti sektor jasa memberikan sumbangan penting bagi peningkatan ekspor nonmigas nasional. Tak heranHasil kajian menunjukkan Pemerintah Indonesia dapat menegosiasikan beberapa sektor jasa, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, keuangan, dan peternakan dengan Australia.
Hasil kajian “Analisis Perdagangan Jasa Indonesia dalam rangka IA CEPA” itu disampaikan Kepala BPPP Tjahya Widayanti pada Diseminasi Hasil Pengkajian Perdagangan dengan tema “Peran Perdagangan Jasa dalam Meningkatkan Ekspor”di Solo, Kamis (26/1/2017).
“Sektor jasa Indonesia berkontribusi rata-rata 40% dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga perdagangan jasa perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan ekspor nonmigas,” ujarnya.
Pada acara tersebut, disampaikan pula hasil kajian yang dilakukan pada 2016 yaitu “Kajian Pengembangan Trading House dalam rangka Peningkatan Ekspor Nonmigas”. Kajian-kajian yang dilakukan merupakan bentuk komitmen BPPP dalam menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk terus berupaya mendorong perdagangan jasa.
Tjahya memaparkan, keberadaan Trading House untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga berkontribusi pada peningkatan ekspor. UKM penting didukung karena UKM merupakan sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekspor, namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kinerja ekspor sektor UKM masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan rendahnya kualitas produk, terbatasnya informasi pasar dan promosi, kurang menariknya kemasan, serta kemampuan teknis melakukan ekspor yang masih terbatas. Keberadaan Trading House diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi UKM,” tambah Tjahya.
Pemanfaatan PKE
Selain menyajikan dua topik utama hasil kajian, pada acara yang dibuka Wakil Walikota Solo ini juga disosialisasikan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Kasan Muhri.
Dalam paparannya, Kasan yang sekaligus menjadi penanggung jawab dari Kementerian Perdagangan untuk Kelompok Kerja I Kampanye dan Diseminasi Satuan Tugas Percepatan Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh dan terus tumbuh di tengah perlambatan perekonomian global.
“PKE yang telah dikeluarkan Pemerintah meliputi berbagai sektor dan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha, khususnya UKM di daerah dalam upaya peningkatan ekspor,” pungkasnya. (tony H/tjo)
