SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Sensus Ekonomi 2026 harus mampu menghasilkan data yang rinci dan komprehensif agar kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi tepat sasaran.
“Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026.
Secara umum, kegiatan itu bertujuan mengumpulkan dan menyajikan data dasar mengenai seluruh aktivitas usaha di Indonesia.
Menurut Lestari, SE 2026 harus menghasilkan data yang rinci agar bisa menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam membuat kebijakan.
Dengan begitu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan yang lahir tidak bersifat umum, melainkan tepat sasaran dan responsif terhadap hambatan nyata yang dihadapi perempuan.
Rerie menegaskan bahwa tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan akan berjalan di tempat.
“Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan ‘tembok kaca’ struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.
Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan kesenjangan yang masih lebar.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru mencapai sekitar 56,63%, sementara itu laki-laki berada di angka 84,40%.
Lebih lanjut, Lestari menyoroti bahwa 61% perempuan bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial, serta masih adanya ketimpangan upah dengan rata-rata upah buruh perempuan tercatat Rp2,80 juta per bulan, lebih rendah dari laki-laki yang mencapai Rp3,55 juta .
Menurut Rerie, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan BPS merupakan langkah maju, terutama dengan menggandeng Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM perempuan.
“Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka,” tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Data yang lebih tajam, ujar Rerie, akan membantu pemerintah mengukur efektivitas program-program yang telah berjalan.
“Data adalah kunci. Dengan data yang rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat,” ujar Rerie.
Rerie berharap, data dari hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan TPAK perempuan yang lebih baik, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Anton)
