SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya akan segera mendalami proses lambatnya pengangkatan 150 ribu orang guru honorer menjadi menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).
“Kita akan dalami apa yang menjadi kesulitan pemerintah sehingga proses ini berjalan lambat,” ujar Dede dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan para pejebat eselon satu di lima kementerian, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Dede Yusuf menyatakan persoalan kebutuhan guru selalu menjadi hal pelik di dunia pendidikan. Jumlah guru berstatus ASN masih harus ditambah kuantitasnya dengan keberadaan para guru honorer. Sayangnya, penyelesaian persoalan kebutuhan guru dan pengangkatan guru honorer sangat lambat dilakukan Pemerintah.
Sementara saat ini, Pemerintah sedang menjalankan program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam program ini kebutuhan guru kian meningkat. “Namun wacana pemerintah untuk mempermanenkan PJJ Komisi X DPR belum menyetujuinya, ” ujar politikus Fraksi Partai Demokrat itu.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menjelaskan, untuk kebutuhan pemenuhan guru ada tiga faktor penting yang harus dipenuhi, yaitu anggaran, kepegawaian, dan kualitas guru. Saat ini, jelas Iwan, untuk menetukan jumlah kebutuhan guru, harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Ada tiga asumsi utama dalam menghitung kebutuhan guru. Pertama, guru mengajar 30 jam per minggu. Real time-nya 22,5 jam. Guru dapat mengajar di lebih dari satu sekolah di kabupaten/kota yang sama. Sementara estimasi jumlah kebutuhan guru non-ASN di sekolah negeri, sekitar 835.000.
“Kalau kita hitung dengan guru pensiun 2020 dan 2021 angkanya mencapai 960.000 yang kita butuhkan,” kata Iwan(AM)