SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan bahwa pertarungan menuju Pemilu 2029 tidak lagi hanya terjadi di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga berlangsung sengit di ruang digital. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga video palsu berbasis kecerdasan buatan (AI) dinilai menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi persepsi publik dan kualitas demokrasi.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi, Dr. Puadi, S.Pd., M.M., saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect: Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (22/7/2026).
Menurut Puadi, lanskap demokrasi telah berubah seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Kampanye politik kini lebih banyak berlangsung di media sosial dibandingkan ruang-ruang konvensional.
“Demokrasi hari ini sudah memasuki ruang digital. Kampanye tidak lagi hanya di lapangan, tapi sudah di TikTok, Instagram, dan YouTube. Karena itu, Bawaslu tidak bisa lagi mengawasi dengan cara lama. Jika hoaks bisa menyebar ke jutaan orang dalam satu menit, maka pengawasan pemilu juga harus bergerak secepat itu secara digital,” tegas Puadi.
Ia menilai tantangan terbesar penyelenggaraan pemilu ke depan bukan lagi semata pelanggaran di TPS, melainkan perang informasi yang terjadi di dunia maya.
“Tantangan terbesar kami saat ini bukan hanya pelanggaran di TPS, tetapi serangan informasi di ruang digital, mulai dari hoaks, ujaran kebencian, hingga deepfake dan manipulasi video berbasis AI. Ini ancaman serius bagi persepsi publik, dan kami harus hadir untuk melindungi integritas informasi pemilu,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu mengaku telah membangun sejumlah sistem digital yang saling terintegrasi. Di antaranya Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), SiGapLapor sebagai kanal pengaduan masyarakat, hingga Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digunakan untuk memetakan potensi kerawanan berbasis data.
“Kami telah membangun ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari Siwaslu untuk pengawasan, SiGapLapor untuk aduan masyarakat, hingga IKP atau Indeks Kerawanan Pemilihan. Dengan IKP, kami tidak lagi nebak-nebak. Kami memetakan wilayah rawan berbasis data, sehingga langkah pencegahan bisa kami lakukan secara tepat sasaran,” jelasnya.
Puadi juga mengungkapkan Bawaslu telah menyiapkan lima agenda besar untuk memperkuat pengawasan pemilu di era digital. Agenda tersebut meliputi penguatan regulasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melek teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pengembangan sistem pemantauan dunia maya (cyber election monitoring), hingga memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan platform digital.
“Kami memiliki lima agenda besar ke depan: memperkuat regulasi digital, meningkatkan SDM pengawas yang melek teknologi, memaksimalkan AI, mengembangkan pemantauan dunia maya (cyber election monitoring), serta memperkuat kolaborasi dengan kampus dan platform digital. Transformasi ini tidak akan berhasil sendirian, kami butuh kolaborasi semua pihak,” katanya.
Melalui program Bawaslu Campus Connect, lembaga pengawas pemilu itu juga mengajak mahasiswa mengambil peran lebih aktif sebagai pengawas partisipatif, bukan sekadar pengguna media sosial.
“Melalui program Bawaslu Campus Connect, kami mengajak mahasiswa bukan sekadar menjadi pengguna media sosial, tetapi menjadi agen literasi dan pengawas partisipatif. Cukup mulai dari hal sederhana: tidak menyebarkan hoaks, melakukan fact-check, dan melaporkan jika melihat dugaan pelanggaran. Karena kualitas demokrasi ke depan sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya,” tutur Puadi.
Menutup paparannya, Puadi menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi kekuatan besar untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga dapat berubah menjadi ancaman apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab.
“Saya ingin meninggalkan satu pesan: teknologi dapat memperkuat demokrasi, tetapi hanya jika digunakan secara etis, diawasi secara transparan, dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Pemilu 2029 tidak hanya ditentukan oleh siapa yang datang ke TPS, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga ruang digital kita tetap sehat,” pungkasnya.
(Anton)
