SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN).
Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting dalam mendukung sistem kepegawaian Kementerian PU yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas di seluruh Indonesia.
“Kita tadi diskusi bagaimana BKN itu bisa membantu Kementerian PU untuk memperkuat ASN yang bertugas sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance,” kata Menteri Dody usai menerima kunjungan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody bersama BKN membahas langkah konkret untuk memperkuat kapasitas ASN Kementerian PU, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pembinaan karakter dan disiplin kerja. Menteri Dody mengatakan, penguatan ASN tidak bisa lagi dilakukan secara biasa, melainkan harus melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan.
“Dengan kepala BKN tadi kita bicara bagaimana penguatan ASN di Kementerian PU di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga ASN itu kan bagian utama dari statecraft nya Pak Presiden, setelah TNI-Polri,” ujarnya.
Menteri Dody juga menyoroti perlunya pembenahan terhadap sejumlah persoalan internal yang sempat mencuat, seperti kedisiplinan kehadiran hingga masalah jeratan judi online (judol).
“Kita juga tadi diskusi bagaimana masalah-masalah itu bisa kita selesaikan dan terutama ASN di Kementerian PU ini dari waktu ke waktu bisa lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Dody juga membuka ruang komunikasi yang lebih intens dengan para pegawai sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat dan transparan. Ia bahkan berencana rutin berdialog langsung dengan ASN untuk memberikan perspektif baru terkait pengembangan karier dan peran strategis mereka.
Kolaborasi dengan BKN ini diharapkan mampu melahirkan berbagai program pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga Kementerian PU tidak hanya unggul dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dengan langkah ini, Kementerian PU menegaskan posisinya tidak hanya sebagai pelaksana pembangunan fisik, tetapi juga sebagai institusi yang serius membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan berintegritas.
(Anton)
