SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung selama kurang lebih 67 tahun dan kini kedua negara sepakat untuk menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara. Potensi kerja sama ini menguat setelah pertemuan bilateral dua negara di kawasan Asia Tenggara berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (28/7/2026).
Pertemuan bilateral ini dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Indonesia serta Deputy Prime Minister dan Minister of Civil Service, HE Hun Many yang mewakili Kerajaan Kamboja. Pertemuan ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
Menteri Rini menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kamboja ini menjadi kesempatan yang baik untuk bertukar pengalaman dan praktik baik, terutama dalam hal tata kelola publik serta reformasi birokrasi. Kolaborasi juga dapat terjalin di bidang transformasi digital, pengembangan SDM dan pelayanan publik, serta pengawasan administrasi pemerintah.
“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ungkap Menteri Rini.
Dalam kesempatan ini, Menteri Rini juga menjelaskan peran dan tugas strategis Kementerian PANRB. Dijelaskan pula mengenai upaya-upaya yang sedang dilakukan terkait dengan transformasi tata kelola publik, yang mendukung agenda pembangunan nasional serta upaya Indonesia dalam aksesi menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Selain itu, delapan strategi prioritas untuk transformasi tata kelola publik juga disampaikan kepada delegasi Kamboja. Terkait pelayanan publik, Menteri Rini menyampaikan capaian Indonesia yang kini telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pengembangan layanan omnikanal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Menteri Rini mengatakan bahwa kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan Kamboja di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi terbuka lebar. Kerja sama dapat dijalin pada area transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berbagai upaya dapat dilakukan, seperti pertukaran pegawai, berbagi pengalaman, pengembangan kapasitas bersama, serta riset dan pelatihan. “Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara,” ungkap Menteri Rini.
Dalam kesempatan tersebut, Deputy Prime Minister dan Minister of Civil Service, HE Hun Many, berkesempatan menjelaskan perjalanan transformasi tata kelola publik di Kamboja. Saat ini, modernisasi dan reformasi administrasi publik di Kamboja dijalankan melalui Strategi Pentagon dengan fokus memperkuat performa instansi pemerintah, standar rekrutmen pegawai, serta teknologi registrasi.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pertemuan ini dapat menjadi awal yang baik bagi rencana kerja sama antara Kamboja dan Indonesia ke depannya. Kerja sama yang diusulkan antara lain berbagi praktik terbaik di unit layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, kerja sama riset administrasi publik, serta program pembelajaran dan evaluasi pegawai negeri.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan dua negara dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai kerja sama yang akan dilakukan, Menteri Rini dan Deputi Prime Minister HE Hun Many menandatangani Joint Statement (JS). Penandatanganan JS ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara di kawasan Asia Tenggara serta bukti komitmen untuk meneruskan koordinasi sebagai progres kelanjutan dari pertemuan ini.
JS ini berisikan kesepakatan antara kedua negara untuk mengeksplor berbagai kemungkinan untuk kerja sama strategis dalam area reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin kerja sama yang menguntungkan bagi kedua negara.
(Kiki Apriyansyah)
