SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi V DPR Irwan meminta mundur apabila ada pejabat yang mengatakan ‘Nikmati saja banjir’ itu. Selain tak pantas dan melukai warga korban banjir, pernyataan menunjukkan bukti pejabat itu tak punya empati pada warga yang mengalami musibah banjir.
“Seharusnya pejabat mundur, karena tak pantas menduduki jabatan itu. Dia tak punya empati pada penderitaan rakyatnya,” tegas Anggota dari Fraksi Demokrat itu, dalam dialektika demokrasi “Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Sementara Anggota F PDI Perjuangan Sukur Nababan berpendapat bahwa banjir itu bukan force majeure (kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia). “Dan juga bukan tiba-tiba terjadi banjir, melainkan sudah bisa diprediksi oleh BMKG dengan intensnya deras hujan,” kata Sukur.
Sukur sendiri mengaku tidak bisa membayangkan penderitaan, sedih, kesulitan yang dialami warga akibat banjir tersebut. Rumahnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat, yang tak pernah kebanjiran, kini kebanjiran.
“Saat ini jangan lagi melihat perbedaan politik dengan saling mem-bully, dan menyalahkan satu sama lain. Tapi, semua harus bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar, agar banjir bisa diminimalisir,” katanya.
Atas nama rakyat yang terdampak banjir, dan sebagai Anggota DPR RI, ia meminta untuk menghentikan semua berbedaan, perbedaan politik, perbedaan warna maupun saling menyalahkan. “Ayok duduk bareng-bareng. Jangan lagi ini bukan kewenangan saya, itu kewenangan pusat, dan ini kewenangan provinsi lain dan seterusnya. Banjir ini sudah menjadi masalah dan tanggung jawab bersama. Baik pemerintah pusat, pemrpov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, ” tegasnya
Sukur menambahkan beberapa waktu lalu Komisi V DPR RI mengundang seluruh stakeholder. Namun yang datang adalah perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. “Ini tentu menjadi problem tersendiri. Karena Komisi V DPR RI tidak menyalahkan siapapun, tetapi lebih ingin duduk bersama, berdiskusi, bagaimana menyelesaikan. Tidak bisa lagi setiap tahunnya terus dihadapkan dengan banjir, ” katanya.
Seharusnya sejak awal lanjut Irwan, Pemprov DKI melakukan normalisasi, memperbaiki saluran air, jangan membuang sampah di kali, drainase yang buruk, dan sebagainya. “Semua harus hadir. Baik Pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan gubernur Jawa Barat dan Banten. Korban banjir hingga 70-an orang itu jangan dianggap sepele,” tambah Irwan.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah bergurau agar warga Jakarta, menikmari saja banjir yang terjadi berulang-ulang. Menurut Saefullah, hal itu dikarenakan banjir adalah bencana yang terus terjadi, tidak memandang siapa pun kepala daerah yang sedang memimpin. “Jadi (banjir) dinikmati saja. Itu kan soal manajemen air. Tubuh kita juga dua per tiga persen air. Sering keluar air,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Rabu (26/2/2020).(DSK)
