SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyiapkan program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2028 melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan penyusunan program infrastruktur 2028 harus mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran utama PU608, yakni menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, menurunkan tingkat kemiskinan menuju 0 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029.
Menurut Menteri Dody, ICOR menjadi salah satu indikator untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah ICOR, semakin efisien investasi dalam mendorong peningkatan output ekonomi.
“Rakorbangwil ini merupakan penyelarasan program pusat dan daerah untuk tahun anggaran 2028. Acuannya hanya satu, yaitu Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran utama yaitu PU608,” kata Menteri Dody dalam pembukaan Rakorbangwil Tahun 2026, yang dihadiri secara daring dari lokasi penanganan bencana di Aceh.
Menteri Dody menjelaskan, evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai pijakan penyusunan program, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PU akan mempertajam prioritas pembangunan sekaligus mempertimbangkan mitigasi bencana dan ketahanan infrastruktur.
Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan terintegrasi, Kementerian PU menyiapkan lima strategi utama. *Pertama*, mempercepat pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. *Kedua,* memperkuat kesiapsiagaan darurat dan mempercepat pemulihan pascabencana. *Ketiga,* melanjutkan program-program Instruksi Presiden (Inpres), termasuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat secara berkeadilan.
*Keempat,* mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia agar layanan air semakin baik, konektivitas jalan semakin lancar, dan fasilitas pendidikan menjadi lebih layak. *Kelima,* memadukan program kementerian dan lembaga untuk mendukung pencapaian Asta Cita.
“Untuk menjalankan kelima strategi ini, mari kita sepakati bersama-sama prioritas dan pembagian tanggung jawab kita masing-masing agar persiapan program bisa lebih matang dan siap dilaksanakan,” tuturnya.
*409 Kawasan Dukung Prioritas Nasional*
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Adenan Rasyid mengatakan Rakorbangwil menjadi tahapan awal dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU yang mengedepankan keterpaduan pembangunan berbasis pengembangan wilayah.
“Melalui forum ini, kami ingin menghasilkan kesepakatan program keterpaduan infrastruktur PU TA 2028 yang bersinergi dengan kebijakan dan program kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Pada 2028, sebanyak 409 kawasan atau lokus prioritas direncanakan mendapatkan dukungan infrastruktur PU. Program tersebut diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 Swasembada pangan, air, dan energi, PN 3 Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, PN 4 Pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan prasarana strategis, PN 5 Hilirisasi dan industrialisasi, serta PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dan PN 8 Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.
Adenan menegaskan, keterpaduan pembangunan tidak hanya berorientasi pada integrasi fisik infrastruktur, tetapi juga harus terukur dari dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur PU berkontribusi terhadap pencapaian sasaran PU608 dan Prioritas Nasional 2025–2029.
Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya transformasi bangsa menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Dengan demikian, pembangunan tidak sekadar menghasilkan infrastruktur secara fisik, tetapi menghadirkan perubahan yang dibuktikan dan dirasakan rakyat.
(Purwantiningsih)
