SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Serikat Pekerja Indosat Ooredo, Roro Dwihandayani memberikan apresiasi dan menyambut positif tiga keputusan bersama dalam audiensi Komisi IX DPR, Kemnaker dengan manajemen Indosat Ooredoo.
Tiga putusan tersebut yakni meminta manajemen Indosat Ooredoo menghentikan PHK. Kedua, meminta Dirjen PHI Kemnaker RI untuk melaksanakan keputusan bersama tersebut dan DPR RI mengawasi langsung penghentian PHK. Ketiga memback-up penuh karyawan Indosat yang terdampak PHK.
“SP Indosat memberikan apresiasi yang tinggi, kebanggaan luar biasa kepada segenap wakil rakyat Indonesia yang telah berdialog dengan manajemen Indosat Ooredoo, Serikat Pekerja Indosat, serta mendengar langsung dari karyawan yang terdampak PHK, ” ujar Presiden SP Indosat Ooredo Roro usai kunjungan lapangan Komisi IX DPR bersama Kemnaker ke kantor Indosat, Jakarta, Kamis (27/2020).
Kunlap Komisi IX DPR dan Dirjen PHI-JSK untuk meninjau secara langsung kasus PHK masal yang terjadi di Indosat Ooredoo pada (14/2/2020). Dalam kunlap selama hampir 150 menit itu, manajemen PT Indosat menyampaikan alasan terkait kasus tersebut. Dilanjutkan dengan pengakuan karyawan mengenai proses konseling, intimidasi & kondisi selama proses PHK berlangsung.
Roro menambahkan SP Indosat mengajak manajemen Indosat Ooredoo untuk bersama-sama menjalankan keputusan tersebut dan berunding untuk mencari solusi terbaik bagi karyawan dan perusahaan dengan tetap mematuhi ketentuan PKB dan UU yang berlaku. “SP Indosat memandang bahwa pelaksanaan PHK masal akhir-akhir ini tidak sesuai dengan PKB dan UUK 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” sebut SP Indosat.
Pimpinan rombongan Kunlap Komisi IX DPR Sri Rahayu (Fraksi Partai Demokrat) berharap Indosat agar SDM- nya dimanusiakan secara layak, bukan sebagai obyek sebuah perusahaan. Krn SDM merupakan bagian dari sebuah industri. “Minta teman-teman diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang ada. Tidak ada intimidasi atau paksaan karena itu hal biasa dlm PHK temen-teman diminta untuk mundur, ” katanya.
Sementara Plt Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Iswandi menyatakan Kemnaker dan Komisi IX DPR sudah mendengar bersama, permasalahan yang ada di manajemen Indosat dan langsung memperoleh penjelasan dari manajemen seolah-olah tidak ada masalah padahal terdapat masalah.
“Kami akan memanggil kedua pihak baik manajemen Indosat maupun Serikat Pekerja Indosat untuk memperoleh data secara lengkap sebelum Indosat mengambil langkah untuk memutuskan PHK kepada ratusan karyawannya, ” katanya.
Sementara Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning meminta Indosat tidak lakukan PHK kepada karyawan menjelang Idul Fitri. Sebab untuk PHK 10 karyawan saja mesti melalui SP/SB. Apalagi hingga 500an karyawan. “Jika mengabaikan tuntutan ini, maka kami anggap Indosat telah melecehkan DPR, ” ujarnya.
Director Chief of Human Resources Indosat, Irsyad Sahroni menegaskan pihaknya terpaksa melakukan pengurangan atau PHK terhadap karyawannya agar efisiensi perusahaan tetap berjalan. Irsyad meyakini reorganisasi bisnis ini adalah tindakan yang berat namun sangat dibutuhkan agar Indosat Ooredoo tetap bertahan dan bertumbuh.
“Reorganisasi bisnis ini juga merupakan langkah strategis Indosat Ooredoo menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang terdepan dan terpercaya,” katanya.(Tjo)
