SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan dukungannya terhadap peringatan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kepada para ketua umum partai politik agar menteri yang nanti duduk di kabinetnya tidak terlibat dalam proyek APBN. Prabowo menegaskan bahwa menterinya dilarang mencari keuntungan pribadi dari anggaran negara demi mencegah kebocoran APBN dan korupsi. Bamsoet mengingatkan agar para ketua partai benar-benar selektif dalam mengusulkan kadernya untuk duduk sebagai menteri di pemerintahan mendatang.
“Partai politik adalah tulang punggung demokrasi dan titik awal bagi terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Karena itu, dalam menempatkan kader di kabinet, para ketua partai harus mempertimbangkan integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas, dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan,” kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (12/10/24).
Bamsoet, yang juga menjabat Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20, menekankan pentingnya peran partai politik dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam UUD NRI 1945, partai politik memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengusung pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. “Sebagai hulu demokrasi, partai politik perlu diperkuat agar mampu mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wakil Ketua Umum Polhukam KADIN Indonesia, mengingatkan bahwa partai politik harus memiliki standar etik internal untuk mengurangi risiko korupsi politik. Berdasarkan data KPK, sejak 2004 hingga 2023, tercatat 344 kasus korupsi melibatkan anggota parpol, serta 154 bupati/walikota dan 22 gubernur.
Menurut Bamsoet, sistem demokrasi internal partai politik harus berjalan dengan baik agar partai mudah menyeleksi dan mengirim kader terbaik ke dalam pemerintahan. “Partai politik tidak boleh menjadi milik segelintir orang saja. Pengajuan kader untuk posisi eksekutif harus berdasarkan kualifikasi, bukan sekadar kedekatan pribadi,” tegas Bamsoet.
Bamsoet menutup dengan harapan bahwa integritas dan tata kelola yang baik dalam tubuh partai politik dapat mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
DSK | Foto: Humas MPR RI
