SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung memberikan tanggapan terkait Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, indikator-indikator ekonomi nasional saat ini menunjukkan arah perbaikan yang nyata dan memberikan harapan bagi masyarakat.
Tamsil menjelaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan pemerintah selaras dengan hasil temuan berbagai lembaga independen dan akademis.
“Semua data menunjukkan adanya pertumbuhan. Saya mempunyai data dari BPS, lembaga riset di kampus, BRIN, hingga Universitas Hasanuddin. Datanya hampir sama dengan BPS,” ujar Tamsil usai Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/26).
Menjawab pertanyaan publik mengenai siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, Tamsil menyoroti penurunan angka rasio Gini dari 0,38 menjadi 0,36. “Penurunan ini menjadi bukti bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah,” paparnya.
Di sektor pertanian, lanjut Tamsil, adanya dampak positif langsung yang dirasakan oleh para petani melalui kebijakan kepastian pasokan dan harga. Salah satunya kepastian pupuk, di mana petani merasa lebih aman karena ketersediaan pupuk terjamin saat musim tanam. “Kita lihat ada stabilitas harga, saat musim panen harga komoditas terjaga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” imbuhnya.
Mengenai maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belakangan ini, Tamsil menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan periode sebelumnya yang baru terasa dampaknya saat ini. Ia optimistis kebijakan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan membuka lapangan kerja secara masif.
Tamsil juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas kerja dan perlindungan tenaga kerja. Menurutnya saat ini sudah ada regulasi yang menjamin Pekerja Rumah Tangga (PRT) termasuk kepastian standar upah yang dinilai sebagai langkah maju yang sangat positif. “Memang saat ini baru pekerja-pekerja informal,” ujarnya.
Senator asal Sulawesi Selatan ini juga mengacungkan jempol atas kebijakan pemangkasan dan efisiensi BUMN. Hal tersebut terbukti berhasil menghemat anggaran hingga Rp51 triliun dalam satu tahun terakhir. “Ini sesuatu yang positif, apalagi ada kebijakan yang mengurangi jumlah BUMN karena setiap pengurangan itu ada implikasi yaitu efisiensi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tamsil mendukung rencana rasionalisasi sektor perbankan nasional. Saat ini, jumlah bank di Indonesia dinilai berlebihan (kelebihan sekitar 100 bank), dengan jumlah ideal sekitar 25 bank. “Sisa aset dan potensi investasi dari rasionalisasi ini dinilai tepat untuk dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi Danantara,” jelasnya.
Selain itu, Tamsil juga menyoroti rencana penataan ulang izin operasional bank asing di daerah guna menerapkan asas resiprositas (reciprocity) yang adil, sebagaimana berlaku bagi bank nasional di luar negeri.
“Jadi masih ada harapan, tidak ‘gelap-gelap banget’ seperti yang dikhawatirkan beberapa pengamat. Kita belum bisa memvonis gagal karena indikator ekonominya bagus. Meski belum 100 persen sempurna dan masih ada celah kelemahan yang juga diakui oleh Presiden. Langkah perbaikan ini patut diapresiasi,” pungkas Tamsil.
(Riana P)
