SUARAINDONEWS.COM, GARUT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem penyiapan serta penempatan Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, profesional, dan terlindungi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan sembilan perguruan tinggi di wilayah Garut dan Tasikmalaya, sekaligus pembukaan Job Fair Internasional Garut 2026 di Lapangan Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu 14 November 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, jajaran pemerintah daerah, perwakilan perguruan tinggi, serta mitra perusahaan yang terlibat dalam penyediaan peluang kerja internasional.
Menteri Mukhtarudin mengatakan, penyelenggaraan Job Fair Internasional Garut 2026 merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja di pasar internasional.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami secara utuh mekanisme bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
“Ini bagian daripada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, juga termasuk stakeholder terkait, untuk memberikan informasi yang jelas dan masif kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri, mekanisme proses kalau mau bekerja ke luar negeri, maupun negara-negara mana yang boleh untuk ditempatkan atau bekerja,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan, masyarakat Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya harus memperoleh informasi yang akurat dan objektif mengenai negara tujuan penempatan, sektor pekerjaan, persyaratan, mekanisme keberangkatan, hingga prosedur pelindungan pekerja migran.
Menurut Mukhtarudin, pemahaman tersebut penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang migrasi aman sekaligus mencegah praktik penempatan pekerja migran secara nonprosedural.
Ia secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dari calo atau oknum yang menjanjikan keberangkatan cepat, tanpa proses, tanpa pelatihan, dan tanpa persyaratan yang jelas, dengan iming-iming gaji besar.
“Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat harus waspada dan jangan diikuti. Karena ujung-ujungnya adalah penempatan nonprosedural, tidak jelas berangkatnya kapan, kemudian kerjanya di mana tidak jelas, negaranya pun tidak jelas. Sehingga ini bisa berujung kepada tindak pidana perdagangan orang,” tegas Menteri Mukhtarudin.
Karena itu, Kementerian P2MI mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah mulai dari kabupaten, kota, kecamatan hingga desa. Keterlibatan seluruh unsur pemerintahan tersebut dinilai penting agar informasi mengenai migrasi aman dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya di daerah kantong pekerja migran.
*Bangun Ekosistem Pekerja Migran dari Hulu hingga Hilir*
Selain memperkuat edukasi migrasi aman, Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa penandatanganan MoU dengan sembilan perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem penyiapan pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Pada sisi hulu, pemerintah berupaya memastikan calon pekerja migran memiliki keterampilan, kompetensi, kemampuan bahasa asing, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Upaya tersebut sejalan dengan Program SMK Go Global yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus program prioritas nasional yang diamanatkan kepada Kementerian P2MI.
Mukhtarudin menjelaskan, meskipun menggunakan nama SMK Go Global, program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan. Masyarakat umum, termasuk lulusan SMA, diploma, sarjana, maupun kalangan perguruan tinggi, juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kapasitas tersebut.
“Program ini berkesinambungan dari 2026, 2027 sampai 2029. Programnya adalah untuk memberikan peningkatan kapasitas pelatihan, baik teknis maupun bahasa, dan sertifikasi. Diharapkan mereka yang sudah dilatih dan mempunyai sertifikasi serta kompetensi ini sudah siap ditempatkan bekerja di luar negeri,” jelas Mukhtarudin.
Ia menekankan bahwa orientasi program tersebut adalah menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri global, bukan sekadar menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah.
Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan vokasi harus mampu menghasilkan SDM yang mempunyai keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, serta sertifikasi kompetensi yang diakui dan dibutuhkan oleh pemberi kerja di luar negeri.
Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Mukhtarudin menilai diperlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga pelatihan swasta.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan proses penyiapan calon pekerja migran berjalan secara terintegrasi, mulai dari pemetaan kebutuhan pasar kerja, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan sesuai kompetensi.
*Lima Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi*
Dalam penjelasannya, Menteri Mukhtarudin menyebut perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencetak talenta Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional.
Melalui penandatanganan MoU dengan sembilan perguruan tinggi di Garut dan Tasikmalaya, kerja sama tersebut diarahkan pada lima ruang lingkup utama.
Pertama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang diselaraskan dengan standar kualifikasi serta kebutuhan pasar kerja global.
Kedua, pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Riset serta kajian akademik dari perguruan tinggi diharapkan menjadi landasan berbasis bukti bagi Kementerian P2MI dalam merumuskan kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran.
Ketiga, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan menjadi penggerak edukasi dan literasi migrasi aman, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai bahaya penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang.
Keempat, pelaksanaan Program Kampus Berdampak. Implementasinya dapat dilakukan melalui KKN Tematik di desa-desa kantong pekerja migran yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan strategis Kementerian P2MI, yakni Desa Migran Emas.
Kelima, pertukaran dan pemanfaatan data maupun informasi. Perguruan tinggi dapat membantu memetakan profil, minat, dan potensi mahasiswa serta alumni untuk diselaraskan dengan informasi ketersediaan dan kebutuhan peluang kerja internasional.
Melalui lima ruang lingkup tersebut, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem penyiapan, pemberdayaan, dan pelindungan pekerja migran.
Menteri Mukhtarudin berharap penandatanganan MoU segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga komitmen kelembagaan dapat diterjemahkan menjadi program teknis yang konkret dan berkelanjutan.
Menteri Mukhtarudin juga berharap mahasiswa dan alumni perguruan tinggi dapat mengambil bagian dalam perluasan akses karier global sekaligus menjadi agen edukasi dan duta migrasi aman di tengah masyarakat.
*Garut dan Tasikmalaya Perluas Akses Kerja Internasional*
Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan dukungannya terhadap penguatan kompetensi pekerja migran dan optimalisasi peluang kerja di luar negeri.
Menurutnya, perluasan kesempatan kerja melalui pasar internasional merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka pengangguran.
“Ini sekaligus membuka akses masyarakat terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik,” kata Bupati Garut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 6,67 persen dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 1,77 juta orang.
Sementara itu, TPT Kabupaten Garut tercatat sebesar 6,35 persen, Kota Tasikmalaya sebesar 6,29 persen, dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3,67 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian bersama bahwa perluasan kesempatan kerja membutuhkan langkah strategis dan kolaboratif, termasuk dengan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di pasar internasional.
Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Garut mendukung penguatan kompetensi calon pekerja migran agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri memiliki keterampilan dan memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan negara tujuan.
*Job Fair Internasional Hadirkan Lebih dari 5.000 Lowongan*
Sebagai bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan pasar kerja global dengan potensi tenaga kerja lokal, Job Fair Internasional Garut 2026 menghadirkan lebih dari 5.000 lowongan kerja luar negeri dan terbuka untuk masyarakat umum.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Garut bersama Kementerian P2MI tersebut menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan mengakses kesempatan kerja internasional.
Layanan yang tersedia meliputi walk-in interview atau wawancara langsung dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, seminar karier, informasi pengurusan visa dan paspor, konsultasi pembiayaan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta konsultasi mengenai mekanisme dan prosedur penempatan kerja ke luar negeri.
Melalui fasilitas tersebut, pencari kerja tidak hanya memperoleh informasi mengenai lowongan yang tersedia, tetapi juga dapat berkonsultasi mengenai tahapan dan persyaratan bekerja di negara tujuan.
Menteri Mukhtarudin mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seluruh perguruan tinggi, serta mitra perusahaan yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat.
Menteri P2MI itu juga berharap sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat, dapat semakin diperkuat pada 2026 dan 2027. Terlebih, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi kantong pekerja migran terbesar di Indonesia.
“Yang jelas, masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan objektif dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ingin masyarakat memahami mekanisme, prosedur, negara tujuan, sektor pekerjaan, serta apa saja yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Menurut Mukhtarudin, penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk menjembatani ketersediaan peluang kerja global dengan kesiapan tenaga kerja Indonesia.
Dengan demikian, perluasan penempatan PMI tidak hanya berorientasi pada jumlah tenaga kerja yang diberangkatkan, tetapi juga memastikan setiap pekerja memiliki kompetensi, bekerja melalui prosedur resmi, serta mendapatkan pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.
“Saya berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya, sekaligus menjadi momentum memperkuat lahirnya Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, profesional, produktif, berdaya saing global, dan terlindungi,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.*
(Akhirudin)
