SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah tak boleh sekadar mengejar angka dan mengejar target unit. Kualitas bangunan, fasilitas umum, hingga keberlanjutan lingkungan permukiman harus menjadi perhatian serius agar rumah yang dibangun pemerintah benar-benar layak dihuni dalam jangka panjang.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang berupaya menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak rumah yang berhasil dibangun.
“Program 3 juta rumah ini tentu tidak mungkin seluruhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Perlu keterlibatan dunia usaha dan pengembang agar target pembangunan rumah bagi masyarakat bisa tercapai,” kata Ijeck melalui keterangan yang diterima, Sabtu (14/11/2026).
Ijeck menilai, keterlibatan sektor swasta dan pengembang perumahan menjadi bagian penting untuk mencapai target tersebut. Meski demikian, pembangunan rumah harus dibarengi penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang memadai.
Ia mengingatkan, persoalan drainase, pengelolaan limbah, serta fasilitas pendukung lingkungan tidak boleh diabaikan. Tanpa perencanaan yang baik, kawasan perumahan berisiko menghadapi persoalan lingkungan yang justru merugikan masyarakat setelah rumah ditempati.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti keberlanjutan kualitas rumah, termasuk hunian yang dibangun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, tanggung jawab pembangunan tidak berhenti ketika rumah selesai dibangun dan diserahkan kepada pembeli.
Pengawasan dan pemeliharaan kawasan harus terus berjalan. Jangan sampai rumah yang awalnya memenuhi standar layak huni justru mengalami penurunan kualitas hingga berubah menjadi kawasan kumuh.
“Jangan sampai kita hanya membangun rumah, tetapi setelah sepuluh tahun kondisinya sudah tidak layak huni lagi. Program ini harus berkesinambungan,” tegasnya.
Ijeck juga meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan usaha pengembang, terutama pengembang kecil yang ikut menyediakan rumah bagi masyarakat. Salah satu opsi yang menurutnya perlu dikaji adalah pemberian insentif atau keringanan pajak bagi pengembang yang berkomitmen membangun perumahan dengan fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan berkualitas.
Ia menegaskan, kebijakan perumahan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat, keberlangsungan usaha pengembang, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung.
Komisi V DPR RI, lanjut Ijeck, akan terus mendorong pelaksanaan program perumahan nasional yang merata, terencana, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Target 3 juta rumah diharapkan bukan hanya menjadi pencapaian secara kuantitas, tetapi juga menghasilkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, nyaman, dan terpelihara.
“Hunian layak bukan sekadar tentang memiliki rumah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, nyaman, dan terpelihara dalam jangka panjang,” tutupnya.
(Ginanjar Prio Wibowo)
